Ada Calon Pembeli Minati Gas dari Blok Masela

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, saat ini sudah ada pihak yang mengincar gas dari Blok Masela‎. Proses negosiasi nilai investasi blok tersebut sedang berlangsung.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, Blok Masela akan menghasilkan gas bumi  melalui pipa sebanyak 150 MMSCFD, serta gas alam cair (Liqufied Natural Gas /LNG) seesar 9,5 juta metrik ton per annum (MTPA).

‎"9,5 juta ton per tahun LNG-nya dan ditambah 150 mmscfd (gas pipa)," kata Dwi, di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurut Dwi, keberadaan proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) Masela membawa dampak berganda bagi daerah. Terlebih saat ini sudah ada calon pembeli gas bumi yang dialirkan melalui pipa. "Sekarang sudah ada yang mengincar untuk yang 150 mmscfd,"

‎Dwi mengungkapkan, pembangunan fasilitas pengolahan gas Blok Masela tetap dibangun di darat, sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini SKK Migas dengan Inpex Corporation selaku opertor masela masih melakukan negosiasi menentukan besaran investasi, serta insentif yang sesuai dengan besaran investasi.

"P‎emerintah itu sesungguhnya berkeinginan supaya ini segera jalan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya dengan capex yang masih over, tinggi, kami tidak bisa memberikan insentif yang besar kepada investor. Sewajarnya saja," tandasnya.

Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf bersama Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam melakukan kunjungan kerja ke Bojonegoro, Jawa Timur. 

Kemudian menemui Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah. Dalam pertemuan tersebut, Anna mengaku gemas karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro tidak sampai Rp 500 miliar.

"Saya minta dukungan, bagaimana caranya PAD Bojonegoro bisa mendekati Rp 1 triliun. Peningkatan PAD ini menjadi prioritas saya," tutur Anna, Sabtu (23/3/2019). 

Anna menuturkan, industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan PAD Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu belum mencapai Rp 500 miliar, supaya menjadi Rp 1 triliun pada 2019.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina EP  Nanang Abdul Manaf mengatakan, dukungan perusahaan terhadap pemerintah daerah tidak perlu diragukan. Ini sebab Pertamina EP memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta  memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

"Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun, mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perizinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi," kata Nanang.