Korea Selatan Akui Kemajuan Reformasi Birokrasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Republik Korea Selatan yang diwakili oleh Ministry of the Interior and Safety (MOIS) menyatakan, Indonesia merupakan mitra penting bagi Korea Selatan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam hal reformasi birokrasi.

Assistant Minister for Planning and Coordination, Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea Selatan, Lee In-jae, mengatakan, pihaknya mengetahui bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu fokus Pemerintah RI berkat pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Visi Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan mengalami banyak kemajuan," ujar Lee saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, seperti dikutip Selasa (30/7/2019).

Adapun kunjungan tersebut bertujuan mengundang Indonesia, khususnya Kementerian PANRB, untuk hadir dalam ASEAN-Korea Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Governance yang akan diadakan pada November 2019 di Busan, Korea Selatan. Melalui acara ini, Lee berharap Menteri PANRB dapat hadir untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik kepada negara-negara di ASEAN dan Korea Selatan.

Lee juga mengungkapkan harapan kepada Indonesia agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, serta mau bekerjasama dengan berbagai pihak swasta dan lembaga.

"Kami berharap Indonesia sebagai pemimpin reformasi birokrasi di ASEAN untuk dapat memanfaatkan paviliun, untuk dapat berbagi pengetahuan dan juga melihat kemajuan teknologi dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik," serunya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri PANRB Syafruddin pun menyambut baik undangan yang diberikan oleh pemerintah Republik Korea Selatan tersebut. Dia berharap, acara itu dapat berjalan dengan baik dan bisa mempererat hubungan antarnegara, terutama komunikasi yang terus ditingkatkan antara Indonesia dengan Korea Selatan.

"Secara khusus hubungan antara Kementerian PANRB dan MOIS tentu akan dipererat terus agar tata kelola pemerintahan di Indonesia bisa semakin maju. Sehingga hubungan dari semua aspek kehidupan antara Indonesia dan Republik Korea dapat berjalan dengan baik," jelas Syafruddin.

Salah satu bentuk kerjasama yang tengah terjalin antara Kementerian PANRB dengan MOIS adalah melalui Electronic Government Cooperation Center (EGCC). EGCC memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerjasama, termasuk langkah-langkah dalam implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, dengan adanya kerja sama tersebut, Indonesia telah memiliki landasan kebijakan untuk menjalan e-government melalui Perpres Nomor 95/2018 tentang SPBE.

"Melalui Perpres SPBE, maka kita dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan elektronik di Indonesia dan dapat segera menerapkan e-goverment. Sebab penerapan e-goverment merupakan salah satu upaya memperkuat reformasi birokrasi," ungkap Rini.