RedDoorz Target Ekspansi 1.500 Properti hingga Akhir 2019

Liputan6.com, Jakarta Plarform perhotelan RedDoorz gencar melakukan ekspansi ke Indonesia yang merupakan pasar terbesarnya. Sejauh ini, perusahaan sudah memiliki 1.200 hotel dan akan berekspansi hingga 1.500 properti di Indonesia per akhir 2019.

Pertumbuhan RedDoorz di Indonesia cukup pesat. Per akhir tahun 2018, perusahaan baru menjangkau 26 kota di Indonesia dan kini sudah 100 kota.

"Sejak diluncurkan pada tahun 2015, kami telah mengembangkan sebanyak 1.200 properti di 100 kota dan kami menargetkan 1.500 properti pada akhir tahun ini," ujar Country Head of RedDoorz Indonesia Mohit Gandas di Jakarta, pada Selasa (22/10/2019).

Mohit berkata penambahan properti itu disertai penjagaan kualitas seperti wifi, kamar mandi yang bersih, dan air hangat. Tujuannya agar klien merasakan layanan yang sama di RedDoorz manapun.

Indonesia memberikan kontribusi bagi bisnis RedDoorz sebanyak 75 persen, mengalahkan Filipina (15 persen), Vietnam (8 persen), dan Singapura (3 persen). Selanjutnya, perusahaan akan ekspansi ke Thailand.

"Pada awal tahun depan, dari segi negara kami menambah Thailand. Dari segi kota, saat ini kita berada di sekitar 100 kota dan ingin menambah hingga sebelas kota untuk RedDoorz di Indonesia," ujar Mohit.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, maka sejumlah instansi pusat di Jakarta akan dipindahkan.

Beragam reaksi pun bermunculan terkait kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Salah satunya dari pelaku usaha hotel di Bogor, Jawa Barat. Mereka khawatir pemindahan ibu kota bakal berdampak sangat serius terhadap sektor perhotelan.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, kegiatan rapat yang dilakukan pemerintahan di hotel memberikan sumbangan pendapatan besar bagi bisnis hotel.

"Kalau pusat pemerintahan pindah, otomatis Kota Bogor sudah tidak menjadi lagi destinasi MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition) lagi," kata Yuno, Selasa (27/8/2019).

Meskipun dari korporasi atau perusahaan swasta ada yang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan MICE, jumlahnya hanya sedikit.

"Kota Bogor itu okupansinya di week day terisi oleh pemerintahan yaitu sekitar 60-70 persen," sebut Yuno.

Dia menceritakan, pada 1 Desember 2014, pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan meeting, incentive, convention, dan exhibition.

Kebijakan ini praktis membuat pendapatan pada sektor perhotelan di seluruh Indonesia khususnya Bogor sempat menurun.

"Itu jadi parameter. Ada kebijakan larangan saja pendapatan langsung menurun. Apalagi nanti kementeriannya pindah otomatis tidak ada sama sekali aktivitas," kata Yuno.