Penerimaan CPNS 2020 Ditiadakan, Bagaimana di Tahun Depan?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 akan ditiadakan. Namun demikian, rekrutmen abdi negara tersebut rencananya akan kembali dibuka pada 2021 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (9/7/2020).

Menurut Tjahjo, saat ini pihaknya sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah.

“Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19,” jelas dia.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan meniadakan rekrutmen CPNS tahun 2020.

“Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan,” ujar dia.

Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) dan pelaksanaan SKB tertunda karena pandemi Covid-19.

Tahun ini Pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19.

“SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemerintah tidak akan menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun formasi 2020.

Namun demikian, Tjahjo mengatakan seleksi tes CPNS akan kembali dibuka pada tahun mendatang, yakni di 2021.

"Info dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) 2021 ada tes CPNS," kata Tjahjo kepada Liputan6.com, Selasa (7/7/2020). Kendati begitu, ia belum menjawab seputar pelaksanaan CPNS 2021 akan digelar pada bulan apa.

Mendukung pernyataan Tjahjo, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan, pemerintah buka kemungkinan dan masih mengkaji soal kembali dibukanya perhelatan seleksi CPNS pada tahun mendatang.

Begitu pula dengan rencana penyelenggaraan seleksi sekolah kedinasan yang kabarnya akan tetap dilaksanakan pada 2021.

"Untuk 2021 masih akan dibahas. Kemungkinan masih ada. (Kalau sekolah kedinasan?) Semua masih open untuk dibahas," ujar Atmaji kepada Liputan6.com.

Atmaji menyatakan, wabah virus corona (Covid-19) yang datang di Indonesia pada awal Maret 2020 telah membuat pemerintah harus memikirkan kebutuhan akan aparatur sipil negara (ASN) atau CPNS ke depannya.

"Pasca pandemi ini kami harus mereview ulang sistem kerja dan kebutuhan ASN ke depan. Sehingga perlu perhitungan yang cermat baik jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan semua sektor dan daerah," tutur dia.

Seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil (SKB CPNS) formasi tahun 2019 akan dilaksanakan paling cepat dua bulan lagi. Periodenya antara September sampai Oktober 2020.

Ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Rabu (8/7/2020).

“SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB CPNS benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelas dia.

Dia menuturkan, jika pemerintah akan meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020. Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pelaksanaan SKB CPNS tertunda karena pandemi Covid-19. Namun ditargetkan SKB CPNS berlangsung pada September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah memastikan akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, dia menuturkan jika rekrutmen ASN pada 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo akan melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas kerja dari para pegawai negeri.

Tjahjo mengeluh, saat ini masih ada sekitar 1,6 juta PNS yang duduk di posisi tenaga administrasi dan kinerjanya dinilai tidak produktif.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh data terbaru Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 30 Juni 2020. Dalam laporan tersebut, terdapat hampir 1,6 juta PNS yang duduk di posisi tenaga administrasi, atau sekitar 38 persen dari total PNS yang ada.

"Itu jumlahnya masih sekitar 1.559.965 orang, atau 38 persen dari jumlah keseluruhan PNS kita," jelas Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen saat melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (8/7/2020).