Jokowi Ancam Reshuffle, Realisasi Dana Penanganan Corona Langsung Naik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan menyebutkan progress realisasi pelaksanaan penanganan Covid-19 telah mencapai 4,7 persen, atau senilai Rp 87,5 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil dalam diskusi daring Breakfast Forum Strategi Pemerintah dan Dunia Usaha di Fase New Normal, Jumat (10/7/2020).

“Sekarang sudah cair 87,5 triliun, 4,7 persen. Waktu Presiden viral itu, waktu itu masih sekitar 1,5 persen. Sekarang sudah mulai naik,” kata Suahasil.

Adapun rinciannya, untuk sektor kesehatan telah terealisasi 6,71 persen dari total alokasi sebesar Rp 87,55 triliun. Kemudian, realisasi perlindungan sosial mencapai 36,84 persen dari Rp 203,90 triliun.

“Perlindungan sosial yang agak cepat. Hampir 37 persen. ini karena programnya itu memang sudah jalan, jadi tinggal menambahkan aja,” imbuh Suahasil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara sektoral K/L dan Pemda telah terealisasi 5,18 persen dari 106,11 triliun, UMKM terealisasi 24,41 persen dari total alokasi Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi masih dalam proses dengan aplikasinya sebesar Rp 53,57 triliun, serta insentif usaha telah terealisasi 11,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 120,61 triliun.

“Untuk bantuan sektoral Pemda sekitar udah sekitar 5 persen, UMKM udah sekitar 24 persen korporasi lagi kita urus, dan insentif pajak baru 11 persen,” pungkas dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan kemarahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada para menterinya dikarenakan penanganan virus corona (Covid-19) belum sesuai dengan harapannya.

Jokowi meluapkan emosinya saat sidang kabinet paripurna pada Kamis, 18 Juni 2020.

"Presiden beberapa kali katakan ini dan masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau, maka penekanaan saat ini lebih keras dari sebelumnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, Jokowi ingin para menterinya bekerja lebih keras dalam situasi krisis akibat pandemi virus corona. Moeldoko mengatakan Jokowi khawatir para menterinya masih bersikap normal di situasi krisis. Sehingga, dia memberi perringatan.

"Presiden khawatir para pembantunya ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali. Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa," jelasnya.

Moeldoko menuturkan Jokowi ingin masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi prioritas dalam penanganan corona di tanah air. Namun, nyatanya masih ada sejumlah sektor yang masih lemah, khususnya bidang kesehatan.

Hal ini lantaran penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan baru 1,53 persen dari total Rp 75 triliun yang dianggarkan Kementerian Keuangan. Kemudian, masalah pendataan insentif tenaga medis dan regulasi yang terlalu lama.

"Hal-hal seperti ini akan jadi penghambat menteri bekerja. Tapi sekali lagi persoalannya bagaimana cara-cara baru untuk siasati perlu dilakukan," tutur Moeldoko.