Sri Mulyani Gelontorkan Banyak Stimulus agar Ekonomi Tak Kembali Minus

Pemerintah terus gencar mengeluarkan berbagai stimulus kepada masyarakat guna mendongkrak ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 10 Agu 2020, 20:10 WIB
Diterbitkan 10 Agu 2020, 20:10 WIB
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19
Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus gencar mengeluarkan berbagai stimulus kepada masyarakat guna mendongkrak ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19. Berbagai insentif dikeluarkan, yang terbaru yakni pencairan gaji ke-13 untuk PNS pada hari ini, yang telah mencapai Rp 13,57 triliun dari total anggaran Rp 28,82 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan stimulus tambahan lainnya. Seperti intensif Rp 2,4 juta pada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, non-PKH sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan, sejumlah stimulus yang pemerintah keluarkan tersebut bisa mengangkat angka konsumsi masyarakat. Ditargetkan konsumsi rumah tangga bisa naik hingga level 0 persen pada kuartal III 2020.

"Pemerintah akan terus berusaha agar growth konsumsi di kuartal III paling tidak mendekati 0 persen. Itu yang kami harapkan," kata Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Senin (10/8/2020).

Sebagai perbandingan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 lalu tumbuh negatif 5,51 persen. Itu berbanding terbalik dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu, dimana konsumsi rumah tangga tumbuh 5,18 persen.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta keterlibatan masyarakat untuk ikut aktif meningkatkan daya belinya. Sebab, pemerintah dikatakannya tak akan bisa untuk mendorong konsumsi masyarakat sendirian.

Dalam hal ini, ia memohon bantuan kepada masyarakat golongan menengah atas untuk jadi faktor utama penggerak konsumsi rumah tangga. Sebab, kelompok tersebut dikatakannya tak perlu stimulus tambahan lagi untuk meningkatkan daya beli.

"Kelompok menengah atas ini sangat tergantung pada rasa percaya diri mereka, apakah mereka cukup confidence lakukan konsumsi apabila Covid-19 belum 100 persen teratasi. Sebab yang lakukan konsumsi itu terutama kelompok menengah atas, tergantung confidence penanganan Covid-19 ini," pungkas Sri Mulyani.

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Perlu Rombak Pemberian Stimulus

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19
Pandangan udara permukiman padat penduduk di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, Indonesia pasti akan jatuh ke jurang resesi pada kuartal III 2020 setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 tercatat -5,32 persen.

Terlepas dari hal tersebut, ia mendesak pemerintah melakukan terobosan agar ekonomi nasional bisa sedikit pulih pada kuartal selanjutnya. Bhima menilai pemerintah perlu merombak total seluruh kebijakan pemberian stimulus pada sektor usaha.

"Jadi terobosan yang perlu dilakukan sekarang bukan masalah resesi atau tidak, soalnya pasti masuk resesi. Sekarang terobosan apa yang penting. Terobosan yang penting adalah merombak total seluruh stimulus ekonomi," tegas dia kepada Liputan6.com, Kamis (6/8/2020).

Dikatakannya, salah satu bentuk pemberian stimulus yang harus diubah yakni skema relaksasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, pemerintah semustinya memberikan hibah modal kerja dan subsidi internet gratis bagi UMKM untuk masuk ke pasar digital.

"Kemudian bagaimana UMKM diberikan semacam insentif sehingga bisa memberlakukan protokol kesehatan lebih baik. Jadi konsumen juga percaya untuk beli barang di UMKM," sambung Bhima.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya