Jokowi Komitmen Hilangkan Kemiskinan Ekstrim di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyatakan, Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita tentang pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0 persen di akhir masa jabatannya pada 2024.

Adapun tujuan tersebut telah dikeluarkan Jokowi pada 2017 lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Salah satunya misalnya no one left behind, yang terkait dengan pengentasan kemiskinan menjadi zero dalam pemerintahannya Pak Presiden dalam periode kedua," kata Arif, Jumat (13/11/2020).

"Itu malah kemudian target pencapaian 2030 diarahkan, khususnya untuk yang kemiskinan kronis/sangat miskin/ekstrim poverty agar dapat diselesaikan jadi zero di akhir tahun pemerintahannya di 2024," jelasnya.

Arif mengatakan, hal tersebut menunjukan komitmen Jokowi dan pemerintahannya dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG's). Dimana itu wajib dijalankan dengan konsisten dan terus menerus, buka hanya dalam konteks satu tahun pemerintahan.

"Pada intinya pemerintah, dalam hal ini pak Presiden memiliki komitmen yang kontinyu dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya satu tahun terakhir, tapi sejak beliau menjabat," ungkapnya.

Ikrar tersebut kemudian diperluat Jokowi melalui penerbitan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yang menunjukan komitmen kuat RI 1 untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kemudian yang kedua Perpres 18/2020 juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SDG's. Malah percepatan dilakukan, khususnya untuk goals yang pertama, terkait dengan ekstrim poverty," ujar Arif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus 1,7 persen hingga 0,6 persen, pada tahun ini. Kondisi tersebut disinyalir bakal berdampak luas terhadap beberapa hal di Tanah Air.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P Roeslanin mengatakan, minusnya ekonomi Indonesia pada tahun ini akan berdampak kepada angka kemiskinan. Pengangguran juga bakal diperkirakan naik.

"Tentunya ini akan berdampak terhadap banyak hal. Pertama peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran,” ujarnya dalam acara outlook 2021 secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Berdasarkan catatan Kadin ada sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Ditambah lagi, akibat pandemi Covid-19, akan bertambah sekitar 5 hingga 6 juta pengangguran yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Sehingga total menjadi 13 juta,” jelas dia.

Tak hanya itu, minusnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada perdagangan. Apalagi, 10 mitra dagang Indonesia mengalami kontraksi yang begitu besar akibat pandemi ini.

“Dan kita lihat juga dai angka perdagangan kita dari 10 trading partner kita mengalami kontraksi walau China dan US relatif tidak besar tetapi tetap kontraksi,” ucapnya.