Tanpa Bansos, Tingkat Kemiskinan Bisa Tembus 10,2 Persen Imbas Pandemi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kebijakan yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dalam menekan angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Di mana, angka kemiskinan masih berada di level satu digit yakni 9,78 persen.

"Seandainya pemerintah tidak melakukan langkah-langkah itu prediksi kemiskinan bisa melonjak 10,2 persen," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).

Dia mengatakan selama masa pandemi, pemerintah secara konsisten telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai. Bantuan itu diberikan di pedesaaan yang dikonversikan melalui dana desa.

"Itu cukup efektif untuk menahan kenaikan kemiskinan di pedesaan," kata dia.

Sementara untuk menekan angka kemiskinan di perkotaan, pemerintah juga melakukan beragam upaya mulai dari kartu prakerja, bantuan langsung tunai untuk masyarakat Jabodetabek, dan pemberian bantuan produktif untuk UMKM.

"Ini semuanya ditujukan untuk mengurangi tekanan yang luar biasa hebat terutama di perkotaan atau di daerah perkotaan dan terutama di kota-kota besar di Jawa maupun di luar Jawa," jelas dia.

Meski berhasil ditekan, namun angka kemiskinan tersbebut mengalami kenaikan daripada posisi sebelumnya, Di mana angka kemiskinan pada 2019 berhasil ditekan mencapai 9,22 persen atau menjadi terendah sepanjang sejarah.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah terus berkomitmen dalam mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan keuangan syariah KNEKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebagai ketua dan ketua harian adalah bapak wakil yang berfokus untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariahsecara terintegrasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sekaligus meresmikan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).

Bendahara Negara ini mempercayai, dengan dipimpin secara langsung oleh ketua dan ketua harian bisa mampu mempercepat, memperluas dan pengembangan dan keuangan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Dia menambahkan sejalan dengan peekembangan ekonomi dan keuangan syariah, sektor dana sosial syariah atau filantropi islam mencakup berbagai jenis mulai dari zakat, sodaqoh, infaq, dan wakaf yang juga merupakan bagian yang berpotensi sangat strategis untuk dikembangkan.

"Sektor dana sosial syariah memiliki potensi sangat besar dalam turut mendukung berupaya mengatasi masalah-masalah pembangunan serta kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Dia mengatakan, di Indonesia wakaf telah berkembang sangat baik. Namun umumnya masih berupa wakaf properti berupa tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat seperti masjid, madrasyah, pesantren, dan tempat pemakaman.

Namu dalam beberapa tahun terakhir juga para stakeholder atau pemangku kepentingan telah berusaha dalam mengembangkan wakaf uang. Tujuannya untuk dikelola secara produktif amanah akuntabel dan profesional.

"Sehingga dia bisa memperkuat islamic sosial net pada masyarakat," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com