Surveyor Indonesia Dukung Penjajakan Kerjasama Indonesia-Afganistan

Liputan6.com, Jakarta - PT Surveyor Indonesia (Persero) menggelar pertemuan penjajakan bersama dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Afganistan dan Kedutaan Besar Afganistan untuk Indonesia.

Pertemuan ini bertujuan sebagai langkah penjajakan kerjasama strategis yang diharapkan mampu mendorong perbaikan ekonomi dan pengembangan iklim investasi untuk kedua negara di tengah kondisi pandemi global.

Secara khusus, Direktur Utama Surveyor Indonesia menyatakan kesiapan dan komitmen untuk turut berkontribusi serta berkolaborasi bersama Pemerintah Indonesia dan Afganistan, terutama dalam penyediaan layanan terkait Testing, Inspection, Certification (TIC).

Hal ini mengingat pengalaman Surveyor Indonesia sebagai salah satu Industry Leader di bidang TIC di berbagai sektor industri dan proyek-proyek strategis nasional.

“Dari berbagai pengalaman kerja kami bersama sektor-sektor industri dan proyek strategis nasional, kami siap memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi baik untuk Indonesia, maupun Afganistan,” ucap Dian, Senin (15/2/2021).

“Surveyor Indonesia juga beberapa kali bekerja berdampingan bersama Pemerintah dalam berbagai proyek strategis nasional, dan berkomitmen mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi,” lanjut Dian.

Dalam kegiatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Afganistan, H.E. Dr. Arief Rachman MD turut mengapresiasi dukungan serta komitmen yang diberikan Surveyor Indonesia terhadap upaya penjajakan kerjasama antar negara, dan mengharapkan pertemuan hari ini dapat kemudian diikuti oleh langkah - langkah strategis oleh berbagai pihak terkait.

“Potensi alam di bidang pertambangan di Afganistan itu besar sekali. Kami harap potensi ini dapat dioptimalkan oleh Indonesia, terutama oleh Surveyor Indonesia” Ujar Duta Besar Arief.

Sementara, Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, H.E. Faizullah Zaki Ibrahimi mengungkapkan bahwa saat ini banyak potensi ekonomi di Afghanistan yang tengah dikembangkan untuk menarik investor dari luar seperti di sektor pertambangan seperti baja, emas dan tembaga, batu bara, batuan marmer, hingga batu mulia seperti lapis lazuli, zamrud, dan rubi. Potensi ekonomi lain seperti migas, eksplorasi hidrokarbon, hingga perkebunan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Surveyor Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal.

Penetapan ini melalui Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2020 yang di terbitkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 28 Desember 2020 kemarin.

Surat Keputusan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH, Sri Ilham Lubis yang diterima oleh Kepala Unit Mineral dan Batubara PT Surveyor Indonesia (Persero), Djusep Sukrianto.

Hadir dan turut memberikan sambutan secara virtual di tempat terpisah, Kepala BPJPH, Prof. Dr. Ir. Sukoso, dan Direktur Komersial I Surveyor Indonesia, Tri Widodo.

Dalam sambutannya, Prof. Sukoso menyampaikan apresiasi pada Surveyor Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan dapat turut bekerja erat bersama BPJPH dan MUI dalam menjamin produk - produk halal yang beredar di Indonesia.

"PT Surveyor Indonesia telah memenuhi persyaratan dan melampaui tahapan untuk menjadi LPH, termasuk verifikasi lapangan dan pengecekan laboratorium, sehingga diharapkan dapat bekerja erat beriringan bersama kami sebagai LPH untuk memberikan pemastian produk halal di Indonesia," Ujar Prof. Sukoso dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).

Direktur Komersial 1 Surveyor Indonesia, Tri Widodo juga menyampaikan hal senada dan menyatakan komitmen perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan serius.

"Menjadi lembaga pemeriksa halal memiliki tanggung jawab yang tidak main-main, maka dari itu Surveyor Indonesia berkomitmen untuk mengemban tugas ini dengan sangat serius dan seksama, mengingat juga Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, maka banyak masyarakat yang bergantung pada kompetensi kami sebagai BUMN yang di tugaskan sebagai lembaga pemeriksa halal untuk produk produk halal," ujar Tri.

Surveyor Indonesia sebagai LPH berperan sebagai lembaga independen yang memiliki cakupan tugas seperti memberikan layanan pengujian dan jasa pemastian dalam pemeriksaan makanan, minuman, produk kimiawi, biologi, produk rekayasa genetik, bahan gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga tahap penyajian. Nantinya hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan bagi MUI untuk menerbitkan fatwa halal.

Tri Widodo memastikan bahwa Surveyor Indonesia telah memiliki sarana prasarana pendukung yang memadai, talenta SDM yang kompeten sehingga Kementerian Agama, BPJPH, serta masyarakat dapat memberikan kepercayaan pada Surveyor Indonesia untuk menjalankan tugas sebagai LPH secara akuntabel.

Namun Tri juga menambahkan bahwa koordinasi dengan BPJPH dan kementerian - kementerian terkait akan terus dilakukan untuk menjaga amanat mensukseskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

"Kedepannya, tentu yang paling utama kami akan terus menguatkan hubungan kerjasama dengan BPJPH dan kementerian - kementerian terkait, untuk bersama-sama menjalankan tugas ini secara baik dengan memberikan layanan pengujian dan jasa pemastian terbaik melalui sarana dan prasarana teknologi pengujian yang kami miliki agar masyarakat dapat lebih percaya diri dalam mengkonsumsi serta mempergunakan produk-produk halal yang ada," tutupnya.