Pemerintah Bangun 321 Kilometer Jalan di Jawa Barat Bagian Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana akan mengembangkan infrastruktur di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Rencananya akan ada pembangunan di segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) dengan panjang jalan 321,26 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan infrastruktur ini sangat penting. Sebab sepanjang JTS ada enam sektor ekonomi krusial yang bergerak.

"JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar)

Adapun jalur yang akan dibangun meliputi Bagbagan, Kiara Dua, Lengkong, Sagaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Pengembangan JTS ini dinilai sangat penting karena sepanjang jalur tersebut ditinggali 3,7 juta penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau 28,36 persen dari luar wilayah Jawa Barat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menilai pembangunan di Jawa Barat bagian selatan ini memiliki memang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Sebab ini jalur yang akan dibangun tersebut dinilai baik untuk pembangunan di tahap awal.

"Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal," kata Sofyan.

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan wilayah selatan tersebut memang membutuhkan perhatian dalam hal infrastruktur agar bisa merasakan keadilan infrastruktur.

Sehingga tidak lagi tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat. Terlebih wilayah selatan ini memiliki banyak potensi di sektor pariwisata.

"Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah akan lebih selektif dalam membiayai sektor-setor infrastruktur di Tanah Air melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Seluruh sektor tersebut, harus memiliki efek yang besar.

Ketua Dewan Direktur LPI, Ridha Wirakusumah mengatakan, sesuai dengan mandat sektor infrastruktur memang menjadi salah satu yang akan dikerjasamakan dengan investor untuk dibiayai. Salah satu menjadi fokus saat ini adalah jalan tol.

BACA JUGA

Ribuan Pelaku UMKM Kota Tangerang Dapat Izin Usaha Gratis "Infrastruktur itu kan banyak sekali, harus dipilah-pilah lagi. Lalu kita sekarang akan mengosentrasikan yang toll road," jelasnya, dalam konfersin pers di Istana Negara, Selasa (16/2).

Dia menjelaskan, salah satu alasan memilih toll road, karena sektor ini memiliki multiple effect yang cukup besar. Kemudian, nilai dari investasi pembangunan jalan tol cukup tinggi sekali.

"Tapi toll road itu pun, ini sekarang saya ngomong detail sebagai CEO ya, kita harus melihat dan kerja sama dengan pemilik tol apakah Waskita, Hutama, Wika, Jasa Marga," jelas dia.

Dia menyemapikan, keinginannya untuk bekerja sama dengan BUMN tersebut jika ada investor masuk menyertakan modalnya. "Jadi kami secara sinergi harus bersama-sama sebagai pemiliki, membetulkan tol ini bisa dioptimasikan bagaimana. Sehingga kemajuannya betul-betul terlihat nyata secara bersama-sama," jelasnya.

Dia menekankan, LPI ini bukan hanya cari uangnya saja. Sebab LPI ingin sama-sama dengan investor untuk bisa memperbaiki kinerja agar toll road jauh lebih baik lagi, meskipun saat ini memang sudah dalam kondisi baik.

Di sisi lain adanya uang dari luar, investasi akan pengembangan tol jadi lebih cepat, lebih bagus, dan optimal. Dan nilai tambahnya lebih cepat untuk masyarakat Indonesia.

"Yang saya sampaikan memang pertama dilihat pertama adalah sektor infrastruktur. Itu banyak sekali, walau saya tidak bisa ungkapkan dulu yang mana. Yang tol yang akan kita jalankan dulu, nanti sisanya, apakah airport kah, pelabuhan, atau infras yang lain, sudah ada daftarnya tetapi kami belum siap mengungkapkan karena kami akan telaah betul-betul dengan teliti," paparnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com