Impor 1 Juta Ton Beras, Siapa yang Untung?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifly Rasyid, mengatakan jika rencana impor 1 juta ton beras dilakukan maka yang diuntungkan hanya Pemerintah, dan merugikan pedagang beras dan petani tentunya.

“Sebab kalau impor sekarang yang diuntungkan itu kita tidak tahu, kalau Pemerintah melalui Bulog yang impor otomatis keuntungannya didapat oleh Pemerintah. Tapi kalau swasta lagi yang impor sangat bertentangan dengan posisi kita yang sedang panen sekarang ini,” kata Zulkifly kepada Liputan6.com, Rabu (17/3/2021).

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan kolusi yang dilakukan Pemerintah? Zulkifly berpendapat ia tidak bisa memastikan ada praktik kolusi. Namun yang jelas ia menegaskan Pemerintah tidak seharusnya melakukan impor beras di saat panen raya.

“Saya tidak akan masuk ke ranah itu, tapi di dalam catatannya yang jelas dalam posisi sekarang ini tidak boleh impor. Kebijakan impor 1 juta ton itu jadi kami dari pedagang mengatakan keberatan impor itu ada saat sekarang,” jelasnya.

Lantaran, pertama, Indonesia sedang memasuki masa panen raya, dan kedua stok berasnya masih banyak. Bahkan Zulkifly menyebut stok yang dimiliki Bulog saja masih banyak yakni sekitar 700 ribu ton.

“Jadi kalau bisa impor ini jangan ada dulu,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurutnya boleh-boleh saja Pemerintah melakukan impor beras, namun impor tersebut bisa dilakukan disaat yang tepat bukan dilakukan disaat masa panen. Jika hal itu dilakukan maka harga beras akan semakin anjlok.

“Boleh-boleh saja impor tapi posisinya yang tepat, umpanya kita kekurangan beras  kita tetap harus impor karena wajib hukumnya. Sebab sampai sekarang ini jangan mengatakan “tidak usah impor” kan kita ketergantungan dengan impor, kita masih banyak kurangnya,” ungkapnya.

Lantas, kenapa Indonesia masih ketergantungan impor beras? Zulkifly menjelaskan, lantaran lahan pertanian di Indonesia semakin hari semakin berkurang, sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga kebutuhan terhadap beras itu akan semakin tinggi pula.’

“Kita boleh ada impor disaat kita perlu dan kita tidak boleh impor disaat kita lagi panen. Daerah dari lini penjuru semuanya pada panen. Harga beras di pasar induk jatuh menjadi murah. Tapi pak Jokowi mengatakan harus impor 1 juta ton beras, tentunya ini menjadi polemik,” pungkasnya.