WHO Kritik Vaksinasi Berbayar di Indonesia: Pembayaran Timbulkan Masalah Akses dan Etika

Liputan6.com, Jakarta Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand angkat bicara tentang rencana Indonesia mengadakan vaksinasi berbayar dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

Menurut dia layanan vaksinasi berbayar di Indonesia tidaklah tepat. Pasalnya, semua orang berhak mendapatkan akses vaksin terlepas dari masalah keuangan.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses (vaksin). Pembayaran (dalam bentuk) apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan,” kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya, apabila anggaran pemerintah yang menjadi masalah, tentunya terdapat banyak solusi di mana saat ini banyak lembaga dunia yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksinasi bagi negara-negara yang membutuhkan.

“Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, dan lainnya, tentu saja mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX," jelas dia.

Itulah yang mendasari dia berpandangan jika sebaiknya tidak mengambil pembayaran dalam pelaksanaan vaksinasi melalui vaksinasi berbayar.

Saksikan Video Ini

Meskipun disisi pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, namun hal tersebut bisa diperoleh melalui bantuan dari berbagai lembaga internasional seperti bank dunia, dan GAVI.

“Tentu saja ada dana pengiriman lain yang biayanya juga dalam pengiriman, seperti transportasi, logistik, peralatan pendingin, dan lainnya. Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, bank dunia dan sekarang juga Open Window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX,” kata Linstrand.

Demikian Linstrand menegaskan, yang terpenting saat masa pandemi covid-19 ini adalah setiap orang berhak mendapatkan akses vaksin tanpa mempermasalahkan anggaran.

“Jadi dananya jangan terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan,” pungkasnya.