4 Pos Belanja Kesehatan Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Apa Saja?  

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan ada empat belanja prioritas di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19.

Antara lain belanja infrastruktur, tenaga kesehatan, dukungan kesehatan, dan vaksin. Sehingga untuk menopang keempat belanja tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harus ada sinergi, harus ada keseragaman, harus ada semacam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, mengelola distribusi obat, oksigen, ventilator dan sebagainya," kata Suahasil dalam acara The 7th Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting 2021, Jakarta, Rabu (22/09).

Suahasil mengatakan belanja prioritas infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di rumah sakit di pusat saja. Melainkan pembangunan infrastruktur untuk rumah sakit di daerah seperti di kabupaten/kota hingga puskesmas dan puskesmas pembantu.

"Ketika saya katakan tentang infrastruktur, itu bukan hanya tentang rumah sakit pusat di Kementerian Kesehatan, tetapi juga rumah sakit tingkat provinsi (RSUD), rumah sakit di kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas, Puskesmas pembantu. Semuanya harus siap menghadapi Covid-19,"tutur Suahasil.

Dukungan kesehatan dan tenaga kesehatan juga perlu menjadi fokus belanja prioritas. Pemerintah menambah anggaran untuk klaim perawatan pasien, penyediaan obat Covid, oksigen darurat, dan insentif tenaga kesehatan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara, program vaksinasi juga terus didorong untuk membantu menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Percepatan program vaksinasi tidak hanya dilakukan Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga dibantu oleh rumah sakit daerah hingga TNI dan Polri.

"Vaksinasi harus dilakukan dengan sinergi semua pihak. Kita sedang mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu menyuntikkan vaksin. Kami juga tengah memikirkan bidan juga harus bisa membantu kami dalam program vaksinasi. Jadi ini akan menjadi sinergi yang sangat penting bagi semua pihak," kata dia.

Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kementerian Keuangan juga telah memberikan bea masuk gratis untuk vaksin dan alat kesehatan. "Kami memberikan paket gratis untuk impor vaksin dan vaksin harus didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 120 juta dosis vaksin. Pencapaian ini tak lepas dari dukungan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan GAVI. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin.

"Dukungan internasional, terutama dari Multilateral Development Bank, seperti Asian Development Bank, World Bank, dan juga GAVI yang sangat aktif dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan tidak hanya pembiayaan, tetapi juga untuk mendapatkan akses vaksin," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com