Erick Thohir: Saya Tak Bisa Mentoleransi Korupsi dalam Bentuk Apapun

Liputan6.com, Jakarta - Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momen berbagai pihak untuk merefleksikan diri. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan tak akan mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun.

Diketahui, sejumlah langkah ia lakukan sebagai upaya menyehatkan bisnis dari perusahaan pelat merah di Indonesia. Salah satunya adalah melawan tindakan korupsi yang terjadi di lingkup perusahaan negara.

“Saya tidak bisa mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun. Apalagi di lingkungan BUMN sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. Upaya untuk “bersih-bersih” BUMN dari Korupsi akan terus kami lakukan,” kata dia mengutip laman Instagram @erickthohir, Kamis (9/12/2021).

Mengunggah sejumlah footage tentang interaksi sejumlah warga hingga cuplikan sambutannya di sebuah acara Menteri Erick menegaskan bahwa penindakan pelaku korupsi tidaklah cukup.

“Penindakan saja tidak cukup, namun juga harus dilakukan pencegahan dan pembenahan secara sistemik. Ini untuk menciptakan praktik tata kelola dan proses bisnis yang baik di BUMN,” katanya.

Ia turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengawal lebih jauh langkah-langkah yang diambil guna bersih-bersih BUMN.

“Kami bekerjasama dengan KPK, berkomitmen akan mengawal terus proses ini untuk mewujudkan BUMN bersih dari korupsi. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia,” imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam cuplikan video yang diunggahnya itu, ia menyampaikan sambutan di sebuah acara mengangkat tema terkait korupsi. Ia mengisahkan terkait kesehatan korporasi yang berdampak pada pelayanan publik.

“Kalau korporasinya sehat, mestinya pelayanan publiknya lebih baik, kalau korporasinya tidak sehat ya pasti pelayanan publik menurun, transformasi dari investasi yang memiliki return yang baik tapi melalui bisnis proses yang transparan,” kata dia.

Ia mencontohkan salah satunya ketika diminta untuk membenahi masalah yang melilit Garuda Indonesia hingga saat ini.

“Karena itu sejak awal ketika kita diminta benahi garuda, kita minta KPK mendampingi, karena bisnis proses adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keputusan kita juga di kemudian hari jangan sampai keputusan hari ini problem di masa yang akan datang,”