Produk Perikanan Indonesia Diburu 175 Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyalurkan produk perikanan ke 175 negara dari 195 negara anggota PBB. Capaian ini merupakan rekapitulasi sejak Januari-November 2021.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengatakan keberhasilan itu tak terlepas dari sistem jaminan mutu. Serta keamanan hasil perikanan yang merupakan salah satu pelayanan dari BKIPM.

"Tentu ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri, di tengah pandemi, produk kita hampir diterima di semua negara di dunia sehingga menggairahkan perekonomian perikanan domestik" ujar Rina saat memaparkan Refleksi 2021 dan Proyeksi 2022 di Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Total, 3.203 unit pengolahan ikan (UPI) dan unit usaha pembudidayaan ikan (UUPI) telah terdaftar di berbagai negara mitra. Terbaru, 343 UPI dan UUPI baru teregistrasi untuk ekspor ke Arab Saudi, Vietnam, Kanada dan Tiongkok di tahun 2021. Selama 11 bulan 2021, sebanyak 3.771 sertifikat HACCP diterbitkan.

"UPI dan UUPI ini tersebar di seluruh Indonesia, dan di tahun ini 343 sudah teregistrasi bisa ekspor ke Arab Saudi, Vietnam, Kanada dan Tiongkok. Lalu 164 lainnya juga masih dalam proses registrasi ke Tiongkok," sambungnya.

Terhitung sejak Oktober 2021, BKIPM menerapkan pungutan sertifikasi lalu lintas domestik sebesar Rp 0. Hal ini untuk mendorong geliat usaha masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekaligus memudahkan arus pelintasan komoditas perikanan.

"PNBP kita sampai dengan 11 Desember 2021 sebesar Rp 67,06 miliar dari target Rp 74,4 miliar. Kebijakan relaksasi penerapan Rp 0 untuk lalulintas barang domestik mendorong bergeliatnya usaha sektor hulu," urainya.

Ia menyebut pelaku usaha pengiriman produk perikanan domestik Indonesia mendapatkan kemudahan usaha dari kebijakan KKP melalui BKIPM. Seperti keringanan biaya sertifikasi kesehatan dan mutu rata-rata Rp 3,4 miliar per bulannya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dari sisi pengawasan, 46 unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM bersinergi dengan lembaga penegak hukum telah menindak 112 kasus pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Hasilnya, Rp 192 miliar nilai sumber daya ikan (SDI) yang diselamatkan. Rina merinci kasus-kasus pelanggaran tersebut melibatkan komoditas lobster, kepiting, hingga ikan hias atau hidup.

"Sinergitas kita dengan lembaga penegak hukum lain makin kuat, ini ditunjukkan dengan penyelamatan nilai SDI mencapai Rp 192 miliar," urai Rina.

Tak hanya itu, dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai amanat Inpres I tahun 2017 BKIPM juga melakukan pengawasan mutu di 266 lokasi yang tersebar di 80 kabupaten/kota.

Kemudian di sisi pelayanan, Rina menegaskan jajarannya melakukan transformasi digital untuk mendukung kinerja sekaligus memudahkan pelayanan publik. Inovasi yang dihasilkan di antaranya pelayanan online di 46 UPT dan 273 wilayah kerja melalui sistem informasi terpadu karantina online (Sisterkaroline).

Inovasi lainnya yakni sertifikasi HACCP online (Honest) bagi UPI yang akan melakukan ekspor, serta sertifikasi IKI/CKIB online bagi UUPI yang akan melakukan ekspor.

"Kita juga punya inovasi yang kemarin dapat penghargaan di ajang SINOVIK Kemenpan RB yakni Si Chupang serta ada inovasi lain seperti Patin Jambi Kito, serta inovasi lain seperti PASTI, Jesika MO dan Si Cantik," tutup Rina.

Sinergi BKIPM bersama instansi terkait telah berhasil membuka rute ekspor langsung, direct call dari bandara Indonesia, produk perikanan ke beberapa negara diantaranya Ambon – Manado – Jepang; Manado – Singapura, serta Makassar – Hong Kong. Direct Call ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan survival rate, selain itu menekan risiko penurunan karena waktu pengiriman menjadi jauh lebih cepat.

Pada akhirnya produk perikanan Indonesia mempunyai nilai jual yang lebih tinggi karena biaya pengiriman menjadi lebih murah dan waktu pengiriman menjadi lebih cepat.