Ancaman Stagflasi Incar Indonesia, Seberapa Mengerikan?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan stagflasi menjadi ancaman besar bagi semua negara, termasuk Indonesia. Maka keadaan tersebut harus direspon dengan baik agar Indonesia tidak terjerumus ke dalamnya.

Menkeu menjelaskan, tingkat inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi yaitu 8,4 persen yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan bahkan ancaman dunia. Bank Sentral Amerika Serikat - The Fed, akan melakukan percepatan pengetatan moneter.

"Saat ini, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan dapat terjadi hingga 7 kali di tahun 2022 dan berpotensi diikuti dengan kontraksi balance sheet yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuiditas global," kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023, Jum'at (20/5/2022).

Sementara itu, kata Menkeu, sejak awal 2021 sampai dengan Maret 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuannya secara sangat signifikan.

"Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai, khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh," ujar Sri Mulyani.

Bandahara negara ini menegaskan, pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia.

Pilihan kebijakan tersebut adalah, apakah segera mengembalikan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi.

"Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an," ujar Menkeu.

Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia, terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market.

"Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif. Pilihan kebijakan menjadi sangat sensitif dan tidak mudah," pungkas Menkeu.

Sebelumnya, Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik, pemerintah merevisi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi diubah menjadi 4,8 persen - 5,5 persen dari semula ditetapkan 5,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami tekanan dari kenaikan inflasi dan suku bunga acuan. Pemerintah memperkirakan inflasi sepanjang tahun akan mendekati 4 persen dari yang per April 2022 sudah di angka 3,4 persen.

"Inflasi akan lebih di upper end dari 3 plus minus 1 persen dan akan mendekat ke 4 persen dari sekarang yang sudah 3,4 persen pada bulan April," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5).

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diubah dari 6,8 persen menjadi 6,85 persen - 8,42 persen. Sementara hingga saat ini suku bunga sudah mengalami kenaikan di atas 7 persen. " Suku bunga ada kenaikan di atas 7 persen atau secara year to date (ytd) saat ini di 7,33 persen," katanya.

Nilai tukar rupiah juga mengalami perubahan dari Rp 14.350 per dolar menjadi Rp 14.300- Rp 14.700 per dolar AS. Harga minyak dunia juga mengalami koreksi dari semula hanya USD 63 per barel menjadi USD 95 - USD 105 per barel.

Sementara untuk harga lifting minyak dan gas masih dalam rentang perkiraan yang sama dalam UU APBN 2022.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan asumsi dasar ini akan berakibat pada perubahan besar dalam postur APBN. Salah satunya kenaikan harga BBM dari segala jenis yang membuat anggaran subsidi dan kompensasi membengkak. Sebab harga keekonomian BBM dengan harga jual di dalam negeri memiliki rentang yang lebar.

Harga minyak tanah misalnya harga jualnya Rp 2.500 per liter padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 10.198 namun Solar dijual Rp 5.450 per liter dari harga keekonomian Rp 12.119 per liter.

LPG per kilogram dijual Rp 4.250, padahal nilai keekonomiannya telah mencapai Rp 19.579 per kilogram. Sedangkan harga Pertalite dijual Rp 7.650 per liter dari nilai keekonomian Rp 12.556 per liter.

LPG per kilogram dijual Rp 4.250, padahal nilai keekonomiannya telah mencapai Rp 19.579 per kilogram. Sedangkan harga Pertalite dijual Rp 7.650 per liter dari nilai keekonomian Rp 12.556 per liter.

"Harga keekonomian BBM kita ini ada perubahan tinggi. minyak tanah, solar, LPG dan pertalite harganya sudah jauh (dari nilai keekonomiannya)," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com