Menko Luhut Minta Grab Pindahkan Kantor Pusat ke Indonesia

Menko Luhut meminta kantor pusat (head quarter) Grab bisa dipindahkan ke Indonesia.

oleh Tira Santia diperbarui 12 Jul 2022, 12:10 WIB
Diterbitkan 12 Jul 2022, 12:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri peluncuran GrabElectric di Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7/2022)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri peluncuran GrabElectric di Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7/2022)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut meminta kantor pusat (head quarter) Grab bisa dipindahkan ke Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi dual-headquarter yang saat ini juga ada di Singapura.

"Kami akan dukung terus grab in. Hanya satu permintaan, head quarter-nya itu supaya pindah kemari lagi. Ini jangan ada head quarter di Singapura bikin duitnya paling banyak di Indonesia, tinggalnya di Singapura," kata Luhut saat menghadiri peluncuran GrabElectric di Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Diketahui, Grab merupakan salah satu platform layanan on demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan, pengantaran barang, dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile.

Luhut menegaskan, pihaknya dan seluruh Kementerian yang terkait  akan terus mendukung Grab, selama Grab menghasilkan layanan-layanan yang memajukan Indonesia.

"Kami akan dukung terus Grab ini sepanjang itu untuk Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, Luhut juga menyinggung Grab yang ternyata konsumennya banyak sehingga mereka mampu mencetak pendapatan yang besar  di Indonesia, tapi dia menyayangkan kantor pusatnya berada di Singapura.

"Bikin duitnya paling banyak di Indonesia, tinggalnya di Singapura. Itu kelapa sawit juga disuruh pindah semua, jadi biar Indonesia hebat, yang membikin Indonesia hebat itu kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Presiden of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, menyampaikan untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air diperlukan kolaborasi yang sinergis antara swasta dengan pemerintah Indonesia.

"Ada alasan kenapa kendaraan listrik itu disebut sebagai ekosistem karena tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu tentunya di antaranya adalah Kemenko Marves di sini sangat berperan aktif, lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kemenparekraf dan masih banyak lagi," pungkasnya.


Menko Luhut Bakal Wajibkan Kantor Pusat Perusahaan Sawit Ada di Indonesia

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10-06-2022).
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10-06-2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mewajibkan seluruh kantor pusat perusahaan sawit untuk berada di Indonesia. Langkah ini agar proses pengawasan bisa dilakukan dengan baik dan perusahaan tersebut juga membayar pajak ke Indonesia.

Menurut Luhut, masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. "Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/5/2022). 

Luhut menjelaskan, dengan banyaknya perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.

Selain itu, Menko Luhut juga akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit. Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

 


Identifikasi Bisnis

Harga TBS Kelapa Sawit Anjlok
Harga TBS anjlok, Apkasindo Kaltim rencana gelar aksi damai di titik nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Istimewa)

Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.

Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.

"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya