Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menekankan urgensi pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, ibu kota baru tersebut bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS saja, tapi juga untuk kalangan lain.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR & DPD RI, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga
Dengan demikian, ia melanjutkan, IKN Nusantara nantinya tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah saja, tapi juga tempat lain yang bakal jadi motor penggerak ekonomi baru. Oleh karenanya, ia pun mengajak pihak swasta untuk ikut serta jadi investor di pembangunan ibu kota baru.
Advertisement
"(IKN Nusantara) bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," kata Jokowi.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," imbuhnya.
Â
Proyek Harus Terus Jalan
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sempat menekankan, pembangunan proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara ke depan tidak boleh berhenti meskipun pemerintah berganti presiden setiap periode 5 tahun.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai, peta jalan pembangunan negara harus lebih menjamin ketahanan nasional, serta lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral 5 tahunan.
"Termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanyapenggantian kepemimpinan nasional," tegas Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama Presiden Jokowi, Selasa (16/8/2022).
Â
Â
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Proyek Jangka Panjang
Menurut dia, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang guna mewujudkan ibu kota baru menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional, regional, dibutuhkan haluan negara, serta konsistensi lintas pemerintahan.
"Tidak hanya itu pembangunan IKN diharapkan jadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi," ujar Bamsoet.