HEADLINE: Perintah Jokowi ke Menhub dan Erick Thohir Bereskan Harga Tiket Pesawat Mahal, Apa Solusinya?

Liputan6.com, Jakarta Mahalnya harga tiket pesawat akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perintah kepala negara pun keluar, yang meminta langsung kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk membereskannya.

Tidak hanya Menhub, Menteri BUMN Erick Thohir juga diminta ambil peran dalam menurunkan harga tiket pesawat lewat intervensi di BUMN, baik Garuda Indonesia ataupun Pertamina sebagai pemasok avtur.

"Lapangan yang saya dengar juga keluhan, harga tiket pesawat telah tinggi. Udah saya langsung reaksi, pak Menteri Perhubungan saya perintah segera ini diselesaikan," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, beberapa waktu lalu.

Sementara kepada Erick Thohir, Jokowi meminta maskapai pelat merah Garuda Indonesia, agar menambah jumlah armadanya.

"Garuda (Indonesia), Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi," kata Jokowi.

Menelisik langsung ke pengusaha mengakui jika harga tiket pesawat melambung tak terkira. Disebut para pengusaha pariwisata harga tiket pesawat naik hingga 20 persen.

Seperti dikeluhkan pengusaha Pariwisata Asnawi Bahar. Bahkan, dia tak habis fikir pernah mendapati harga tiket pesawat Jakarta-Singapura PP menyentuh Rp 15 juta. Padahal, sebelumnya hanya sekitar Rp 5-7 jutaan.

"Harga tiket rata-rata di semua kelas naik 20 persen. Kenaikan ini juga disebabkan airlines belum maksimal menjalani rute-rute yang ada," kata Asnawi kepada Liputan6.com.

"Itu berlaku dalam dan luar negeri. Malah pernah tidak masuk akal, PP Singapura-Jakarta Rp 15 juta," ungkap dia.

Naiknya harga tiket pesawat ini sebenarnya terjadi pasca Kementerian Perhubungan menerbitkan KM 142 Tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge).

Kebijakan Kemenhub ini merespon suara maskapai yang selama masih berusaha bangkit dari pandemi Covid-19, namun dihadapkan pada naiknya harga avtur.

Harga avtur sendiri menjadi komponen tinggi dalam penentuan harga tiket pesawat, yaitu mencapai 30 persen.

"Yang kami tahu sekitar 25 persen hingga 30 persen," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Liputan6.com, Jumat (19/8/2022).

Dilansir dari laman resmi PT Pertamina, harga avtur untuk penerbangan internasional di Bandara Soekarno Hatta berada di angka USD 91,2  per liter per Senin, 15 Agustus 2022.

Untuk kategori penerbangan domestik, flight price into plane/not into plane di bandara yang sama ada di angka Rp 14.958 per liter.

Harga avtur yang tertera di laman resmi Pertamina ini, berlaku untuk periode 15-31 Agustus 2022. Namun, angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu periode 1-14 Agustus 2022 yang sebesar Rp 15.570 per liter.

Pada periode sebelumnya, harga avtur untuk penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta ada di angka USD 94,5  per liter. Sedangkan penerbangan domestik flight into plane/not into plane ada di angka Rp 15.570 per liter.

Menjawab keluhan masyarakat dan perintah Jokowi, Menhub Budi Karya mengaku tengah mengambil langkah demi menjaga keseimbangan sektor transportasi dari sisi penyelenggara dan permintaan dari konsumen.

Caranya dengan tidak menaikkan harga tiket pesawat untuk menahan kenaikan inflasi dari sektor ini. "Saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen, kita harus bicara detil, bagaimana kita mengatur harga dalam konteks yang detail sehingga inflasi di sektor itu juga tidak terlalu tinggi," kata dia di Istana Negara, Jakarta.

Dalam hal ini dikatakan yang paling penting justru peran pemerintah daerah. Seharusnya, Pemda bisa berbagi beban dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. "Karena banyak inefisiensi terjadi di daerah, beberapa angkutan keterisiannya tidak sampai 50 persen," ungkapnya.

Artinya, kekosongan penumpang di waktu-waktu tertentu ini membuat maskapai penerbangan harus menetralisir harga. Subsidi dari pemerintah daerah ditambah pemasaran yang baik bisa meningkatkan okupansi. Sehingga harga tiket pesawat bisa dipertahankan.

"Harga itu kan berbanding lurus dengan keterisian. (Mengingat) banyak sekali di daerah yang ketersediaannya di hari tertentu rendah," kata dia.

Di sisi lain, tingginya harga avtur tidak bisa dihindari lagi. Mau tak mau harga tiket di patok pada batas atas yang ditetapkan pemerintah.

Budi menyarankan sektor penerbangan bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya merumuskan solusi untuk menurunkan inflasi.

"Kita ajak per kluster misalnya Sulsel, Sumsel, Kalimantan, Aceh dan daerahnya kita ajak bicara. Kita ajak mereka ikut sama-sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik sehingga harga bisa lebih baik," kata dia.

Komunikasi ini pun terus diintensifkan agar masalah bisa segera selesai. "Hari ini dengan adanya perintah presiden akan semakin kita intensifkan," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir juga langsung menindaklanjuti perintah Jokowi bersama Menhub Budi Karya Sumadi untuk menstabilkan harga tiket pesawat.

Erick Thohir mengakui jika harga tiket pesawat merupakan salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi.

"Kemarin saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Bapak Presiden secara tegas meminta agar harga tiket pesawat dapat distabilkan karena ini penting dampaknya bagi pengendalian inflasi kita," ujar dia dalam keterangan tertulis.

BUMN menyiapkan formula dalam menstabilkan harga tiket pesawat. Erick menyampaikan, BUMN tak hanya bertugas sebagai motor penggerak perekonomian bangsa, melainkan juga harus hadir menjadi penyeimbang tatkala harga pasar tengah mengalami gejolak.

Hal ini telah dibuktikan BUMN saat melakukan intervensi harga masker hingga operasi pasar untuk kebutuhan pangan.

"Kali ini, kita pun harus hadir menjadi penyeimbang pasar dalam menjaga inflasi dan juga membantu masyarakat mendapatkan harga tiket pesawat yang terjangkau," lanjut Erick.

Erick mengaku telah meminta PT Garuda Indonesia (Persero) melakukan sejumlah langkah seperti penambahan frekuensi penerbangan guna memenuhi peningkatan permintaan pengguna jasa pesawat.

Mantan Presiden Inter Milan tersebut menilai hal ini dapat berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.

Dia menyebut melambungnya harga tiket pesawat menjadi momentum bagi Garuda untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat.

Intervensi harga tiket pesawat menjadi bukti bahwa transformasi dan restrukturisasi Garuda sudah berada di jalur yang tepat.

"Ini saatnya bagi Garuda untuk hadir dan menjawab kepercayaan dan dukungan masyarakat yang kini tengah membutuhkan harga tiket pesawat yang terjangkau," ungkap Erick Thohir.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, banyak pemerintah daerah yang sudah menyatakan antusiasme untuk menggelontorkan subsidi harga tiket pesawat di masing-masing wilayahnya.

Pemda menilai ongkos tiket penerbangan yang lebih terjangkau juga bakal semakin menggeliatkan kegiatan bisnis di wilayahnya masing-masing.

"Umumnya antusias, karena dengan subsidi untuk meningkatkan okupansi penumpang juga akan menguntungkan daerahnya. Operasional maskapai akan terjaga dan masyarakat tetap dapat menikmati konektivitas lewat udara," kata Adita kepada Liputan6.com.

Namun, Adita belum merinci pemda mana saja yang sudah menyatakan minat sharing subsidi kepada masyarakat untuk moda penerbangan udara tersebut.

Dia pun belum bisa memastikan, berapa besaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah daerah, hingga berapa besaran potongan harga yang akan didapat untuk tarif tiket pesawat. "Akan tergantung dari hasil kolaborasinya," pungkas Adita singkat.

Garuda Indonesia Punya Syarat

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tak menutup kemungkinan untuk menekan ke bawah harga tiket pesawat maskapainya. Dengan syarat, harga bahan bakar pesawat (avtur) juga bisa lebih terjangkau.

"Penurunan avtur kita tunggu," ujar Irfan kepada Liputan6.com, Jumat (19/8/2022).

Garuda Indonesia sendiri sekarang masih menunggu review tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di tengah fluktuasi harga avtur.

Itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20/2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Irfan menilai, penurunan harga tiket pesawat masih realistis dilakukan, selama pemerintah mau mengkaji ulang dampak kenaikan harga avtur untuk kebijakan TBA yang dikeluarkan sebelum masa pandemi Covid-19 tersebut.

"Mungkin bila harga avtur menurun (pemangkasan harga tiket pesawat baru realistis dilakukan)," imbuh dia.

Swasta Boleh Jual Avtur

Mahalnya harga tiket pesawat ini juga dikomentari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dia menyarankan agar pemerintah membuka jalur penyediaan avtur untuk bahan bakar pesawat kepada pihak swasta.

Dengan pembukaan akses ini diharapkan mampu menekan harga avtur yang saat ini cukup tinggi dan ikut mempengaruhi harga tiket pesawat.

"Saran saya, kalau memang Pertamina tidak bisa melakukan efisiensi, saya sarankan kepada pemerintah untuk membuka saja avtur ini kepada swasta. Biarkan sewa masuk, biarkan usaha - usaha minyak masuk, supaya bisa bersaing dan efisien," tutur Ketua MPR RI.

Menurutnya, saat ini harga avtur yang terus melejit, menjadi faktor utama kenaikan harga tiket pesawat. Dengan kenaikan harga bahan bakar saat ini, harga tiket penerbangan perintis diakuinya terasa begitu mahal.

"Penting bagi bisnis penerbangan, Avtur ini adalah urat nadi bisnis penerbangan. Karena harga tiket dipengaruhi oleh naik turunnya avtur," katanya.

Dengan mahalnya harga tiket pesawat yang terdorong dari kenaikan harga avtur, Bamsoet meminta Pertamina untuk lebih melakukan penghematan dalam menjual produknya, agar harga bahan bakar pesawat bisa lebih terjangkau.

"Jadi menurut saya sekarang kita mendorong supaya Pertamina melakukan penghematan, menjual avtur bisa lebih rendah dari harga yang hari ini. Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, yang harga avturnya sangat tinggi dan semua dibebankan kepada maskapai penerbangan," katanya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan kenaikan harga tiket pesawat maksimal 8 persen hingga 10 persen saja. Sebelumnya Kementerian Perhubungan memperbolehkan maskapai menaikkan sebesar 15 persen.

Aturan mengenai harga tiket pesawat tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022, dalam keputusan ini Kemenhub memperbolehkan maskapai menaikkan harga tiket maksimal 15 persen dari tarif batas atas (TBA) untuk pesawat jenis jet dan maksimal 25 persen dari TBA untuk pesawat jenis propeller.

"Terkait dengan Permenhub terkait kenaikan tiket kami merekomendasikan maksimal 10 persen kenaikan harga tiket pesawat. Jadi dari 8 sampai 10 persen," kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Edy Halim, dalam konferensi pers, Jumat (19/8/2022).

Usulan tersebut atas pertimbangan bahwa saat ini konsumen atau masyarakat menghadapi banyak masalah kenaikan, mulai dari harga gas elpiji, harga listrik, sebentar lagi harga BBM, harga pangan naik semua.

"Jadi, maksimal di 10 persen kalo bisa di 8 persen lebih bagus.  Bagaimana caranya teman-teman di maskapai di Kementerian perhubungan yang tahu bagaimana efisiensi penggabungan rute, kerjasama antar maskapai itu efisiensi banyak yang bisa dilakukan," ujarnya.

Permintaan Travel Agent

Menurut ASTINDO (Asosiasi Travel Agent Indonesia), kenaikan harga tiket pesawat yang merupakan wewenang pihak maskapai penerbangan tidak bisa dihindari lantaran ketersediaan kurang dibanding demand (permintaan).

"Kalau bisa percepat dan permudah flight approval dari Dirjen Perhubungan Udara ataupun Kemenhub, supaya frekuensi penerbangan semakin banyak," jelas Pauline Suharno selaku Ketua Umum DPP Astindo lewat pesan pada Liputan6.com.

Pihak ASTINDO, sudah mengajukan audiensi dengan Dirjen Perhubungan Udara dan berkoordinasi dengan pihak maskapai, tapi sejauh ini belum ada tanggapan maupun tindak lanjut dari pihak-pihak tersebut.

"Masalah ini sebaiknya cepat diselesaikan, karena kelambatan action dari regulator Indonesia akan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang pariwisata di Indonesia," lanjut Pauline.

Pendapat hampir senada juga dikemukakan pihak ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia).

Mereka mengatakan sangat prihatin dengan semakin melambungnya harga tiket pesawat, karena bisa sangat berdampak terhadap tata niaga anggotanya, baik yang bergerak di inbound maupun outbond.

Menurut Ketua Umum ASITA Nunung Rusmiati, organisasinya berusaha menyuarakan keluhan pelanggan dan tetap mengupayakan yang terbaik bagi para traveler, khususnya segmen Low Cost Carrier client agar pergerakan wisatawan tetap berjalan normal kembali. Untuk itu, ASITA selalu berkoordinasi dengan DPD se-Indonesia.

Mereka mengorbankan harga paket wisata untuk mengimbangi naiknya harga tiket pesawat. Selain itu, mereka berusaha menawarkan berbagai alternatif pergerakan ke sejumlah destinasi yang terdekat di market masing-masing daerah.

"Kami juga menyarankan agar Kemenhub dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Keuangan agar mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga tiket ke harga yang lebih wajar sesuai dengan Instruksi Presiden," ucap Nunung.

Ancam Industri Penerbangan

Masih soal mahalnya harga tiket pesawat, Pengamat Penerbangan dan Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo mengatakan kenaikan harga tiket pesawat juga menjadi penghambat pariwisata. Alasannya, banyak pelancong menggunakan pesawat ke titik-titik pariwisata.

"Masyarakat hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga mengeluh karena tingginya harga tiket pesawat menghambat pariwisata. Wisatawan memang lebih banyak datang menggunakan pesawat," kata dia dalam keterangannya.

"Kondisi ini mengingatkan kita pada kondisi yang sama pada tahun 2018-2019. Ibarat pepatah, saat ini penerbangan nasional 'jatuh 2 kali di lubang yang sama!'," tambahnya.

Menurut temuannya, harga tiket pesawat setelah lebaran 2022 sampai saat ini, ternyata tidak juga turun. Maskapai masih memasang harga tiket dengan tarif di sekitar batas atas (TBA) yang ditentukan pemerintah.