Mayoritas Perusahaan Kelas Dunia Tak Punya Target Nol Emisi Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Studi yang dirilis oleh organisasi nonprofit Net Zero Tracker mengungkapkan sebagian besar perusahaan multinasional di dunia belum berperan aktif mencegah perubahan iklim. Perusahaan swasta kelas kakap ini belum memiliki target pengurangan emisi karbon hingga nol persen atau nol emisi karbon.

Dilansir dari The Straits Times, Rabu (19/10/2022) studi yang dilakukan Net Zero Tracker menunjukkan, hanya 32 dari 100 perusahaan swasta terbesar di dunia yang telah menetapkan target untuk mencapai nol emisi karbon, Sedangkan 68 dari 100 perusahaan publik terbesar ini belum memasang target sama sekali.

Di sektor-sektor dengan emisi tinggi seperti energi, infrastruktur dan manufaktur, hanya 14 persen dari pendapatan gabungan tahunan perusahaan swasta yang tercakup oleh target tersebut dibandingkan dengan 77 persen pendapatan dari perusahaan yang terdaftar di sektor yang sama.

Selain itu, studi tersebut juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan swasta ini belum menetapkan target secara maksimal, dengan cenderung tidak memasukkan tujuan jangka pendek, yang mencakup cakupan penuh emisi atau detail tentang bagaimana perusahaan menggunakan penyeimbangan karbon.

Hanya empat dari perusahaan swasta dengan target emisi yang benar-benar memiliki rencana untuk memenuhi janji mereka, demikian menurut studi tersebut.

"Perusahaan swasta sangat kekurangan net zero dibandingkan dengan sesama mereka yang terdaftar secara publik," kata John Lang, pimpinan proyek Net Zero Tracker.

Jika hal tersebut dibiarkan, Thomas Hale, profesor di Oxford University’s Blavatnik School of Government, mengatakan ada risiko perusahaan swasta lolos dari pengawasan dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

"Regulasi yang cerdas diperlukan untuk menciptakan keterlibatan di lapangan dan menutup celah yang berpotensi sangat besar dalam aksi iklim perusahaan," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia punya target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang. Perusahaan pertambangan termasuk BUMN Holding Pertambangan MIND ID memiliki peran penting.

Dengan begitu, grup perusahaan ini perlu menyiapkan strategi mengejar target tersebut. Salah satunya dengan penerapan ekonomi sirkular.

MIND ID sendiri beranggotakan di antaranya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso memandang pendekatan ini mendorong Perusahaan untuk mengoptimalkan produksi dan mengurangi risiko bahaya. Kemudian, meminimalkan dampak lingkungan dan sosial, dan mengeksplorasi lebih banyak nilai tambah di seluruh rantai nilai.

"Grup MIND ID terus berkomitmen mengedepankan aspek smart mining dalam menjalankan kegiatan operasional. Implementasi teknologi di Anggota MIND ID dilakukan mulai dari eksplorasi, operasional penambangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Selain itu Perusahaan juga menggunakan teknologi ramah lingkungan dan fokus pada pengurangan konsumsi bahan bakar," ujar Hendi di SOE International Conference, mengutip keterangannya, Selasa (18/10/2022).

Grup MIND ID menetapkan target penurunan 1 persen emisi karbon pada 2022. Komitmen ini merupakan representasi upaya perusahaan menurunkan emisi dari sektor energi dan Industrial Progess and Product Uses (IPPU) sebesar 15.8 persen pada 2030 dan mendukung aspirasi net zero Pemerintah Indonesia Tahun 2060.

"Konsep pendekatan sirkular ekonomi Grup MIND ID diterjemahkan menjadi tiga pilar dekarbonisasi yakni Avoid, Reduce, dan Mitigate.” ujar Hendi.

Pemerintah merevisi besaran target penurunan emisi karbon menjadi 31,89 persen pada 2030 mendatang. Angka ini, berarti meningkat sekitar 2 persen dari target sebelumnya 29 persen.

Target penurunan emisi ini tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut kalau ini jadi bukti target yang ambisius.

Dadan menyebut, langkah perubahan angka target ini sejalan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dimana, pemerintah mendorong transisi ke energi bersih kedepannya.

"Kita juga terus comply apa yang jd komitmen indonesia dalam NDC. Apalagi kita, NDC edisi lebuh ambisius, naik 2 persen dari 29 ke 31 persen. Itu yang jadi salah satu kemajuan utama dalam proses penyusunan rancangan perpres ini," kata dia dalam Sosialisasi Perpres 112 Tahun 2022, Jumat (7/10/2022).

Secara bertahap, pemerintah memang menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 23 persen di 2025 mendatang, kemudian 31,89 persen di 2030, serta target nol emisi karbon (NZE/Net Zero Emission) di 2060.

Dadan mengatakan, sejalan dengan itu, Perpres 112/2022 bakal menjadi landasan aturan dalam transisi energi. Termasuk penetapan harga jual listrik EBT, hingga iklim investasi guna membangun EBT.

"Kita punya kebijakan harga yang jelas yang diatur langsung presiden. Yang selama ini ada di Menteri ESDM. Kita harap investasi hijau dari pembangkit dan ikutannya, industri pendukung EBT akan tumbuh, dan di sisi green industri akan tumbuh," ujarnya.