Perusahaan Swasta Harus Beli Gabah Petani Rp 6.500 per Kg

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dia menuturkan, harga ini juga berlaku bagi penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta.

Perum Bulog mendapat tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada Februari-April 2025 nanti sesuai harga yang ditetapkan tadi. Menko Zulkifli menegaskan perusahaan swasta juga harus ikut menyerap produksi beras lokal dengan harga yang sama.

"Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500," kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dia memberikan contoh penyerapan harus dilakukan di wilayah tertentu. Misalnya, beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang masih menyerap gabah kering panen dengan harga di luar yang ditetapkan.

"Termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan, ya itu membelikan karena enggak ada yang lain, hanya 4 yang nampung harganya masih di bawah," dia menambahkan.

Menko Zulkifli menegaskan ada sanksi yang dijatuhkan jika perusahaan tidak menaati harga yang sudah ditetapkan tersebut. Meski begitu, dia tidak merinci jenis sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar.

"Tentu kalau yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Nah karena itu harga tidak boleh ditawar-tawar," tegas Zulkifli Hasan.

Siapkan Dana Rp 39 Triliun Buat Beli Beras Lokal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan dana penyerapan beras petani lokal cukup. Secara kumulatif, anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp 39,6 triliun.

Dia menerangkan dana tersebut bersumber dari keuangan Bulog sebesar Rp 23 triliun. Selain itu, pemerintah juga sepakat memberikan tambahan Rp 16,6 triliun dari APBN.

"Nah tadi kami bahas panjang mengenai Bulog. Keuangannya sudah tidak ada masalah, uang Bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi," kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

Dengan demikian, jumlah total dana yang terkumpul ada Rp 39,6 triliun. Menurut dia, dana ini cukup untuk menyerap beras hasil panen petani lokal sebanyak 3 juta ton untuk periode Februari, Maret, dan April 2025.

"Jadi sudah ada Rp 39 triliun, bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panen raya," ujarnya.

Dia menegaskan kembali, dana yang telah disiapkan ini membuat Bulog harus menyerap beras lokal sesuai harga yang ditetapkan. Diketahui, pemerintah sudah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram gabah kering panen petani lokal.

"Jadi tidak ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah," tegas Menko Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani. Harga ini disebut bisa menjamin petani lokal mendapatkan keuntungan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga mencabut aturan rafaksi harga gabah. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. 

"HPP GKP di petani Rp 6.500 per kg. Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan," kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani lokal. Arief berharap, proyeksi produksi beras dalam negeri bisa sesuai dan memberikan manfaat ke petani.

"Dengan target ini dan juga dengan kebijakan HPP gabah yang sudah disesuaikan dengan kepentingan petani, kita berharap serapan gabah petani dalam negeri dapat berjalan secara optimal. Tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan," urai Arief. 

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras. Lalu pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras. 

Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus. Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya pada April dan Mei. 

Sesuai penugasan dari Bapanas, target serap 3 juta ton setara beras akan dioptimalkan pada semester 1 tahun 2025. Yakni, pada periode tersebut panen raya berlangsung, dengan target sebanyak 2,1 juta ton setara beras atau 70 persen dari total target tahun 2025.  

"Saya mengajak kita semua untuk mewujudkan target penyerapan gabah beras 3 juta ton secara hand in hand. Ini tentunya secara bersama demi mewujudkan swasembada pangan," ujar Arief.