Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia berkomitmen penuh mengembangkan transisi energi. Komitmen ini sesuai dengan Leaders’ Declaration atau Deklarasi Pemimpin G20 Bali pada paragraf ke-12.
Deklarasi Pemimpin G20 Bali menekankan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) poin nomor tujuh yaitu memastikan akses energi yang bersih dan terjangkau.
Baca Juga
“Paragraf 12 mengenai pencapaian SDGs nomor tujuh itu bagaimana akses terhadap energi dan menghilangkan kemiskinan akibat kekurangan akses terhadap energi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KTT G20 Bali, Rabu, (16/11/2022).
Advertisement
Poin ke-12 ini menegaskan kembali komitmen G20 untuk mencapai target SDG7. Kemudian berupaya menutup celah dalam akses energi serta memberantas kemiskinan akibat keterbatasan energi.
G20 juga berkomitmen menemukan solusi guna mencapai stabilitas, transparansi dan keterjangkauan pasar energi dengan mempercepat transisi untuk memperkuat rantai pasokan dan keamanan energi serta mendiversifikasi sistem campuran energi.
G20 turut mempercepat peningkatan penerapan pembangkit listrik rendah emisi dengan energi terbarukan sekaligus mempercepat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.
Itu dilakukan seiring G20 melakukan langkah-langkah efisiensi energi termasuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap.
Sri Mulyani mengatakan komitmen ini masuk dalam G20 Bali Leaders Declaration agar dapat diimplementasikan masing-masing negara. Meskipun aspek ini menjadi salah satu poin yang sulit disepakati.
Komitmen tersebut sempat sulit untuk disepakati dalam KTT G20. Sebab kata Sri Mulyani ada beberapa negara anggota G20 yang menjadi produsen sumber energi fosil terbesar di dunia seperti Arab Saudi dan Indonesia.
“Di dalam Nationally Determined Contribution (NDC) kita, sektor energi adalah penghasil CO2 terbesar dan paling mahal untuk mencapai keseimbangan," ujarnya.
Sehingga dia menuturkan paragraf ke-12 Deklarasi Pemimpin G20 Bali diharapkan mampu menutup gap atau kesenjangan antara kelompok yang sulit mengakses energi terutama bagi negara miskin.
“Energi hijau itu tidak hanya subsidi tapi juga pendanaan untuk memensiunkan coal dan investasi di renewable energy,” pungkas Sri Mulyani.
Menko Luhut Janji ke Cucunya Bikin Kebijakan Transisi Energi demi Generasi Masa Depan
Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan telah berjanji untuk membuat kebijakan yang bermanfaat terkait transisi energi demi masa depan generasi selanjutnya. Hal ini pun juga ia janjikan kepada cucu perempuan tertuanya, Faye Simanjuntak.
"Tahun lalu, saya berjanji kepada cucu perempuan tertua saya, Faye, bahwa saya akan membuat kebijakan yang akan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Dia adalah pengingat terkuat yang saya miliki," ujar Luhut dalam konferensi pers bersama media di Nusa Dua, Selasa (15/11/2022).
Dalam hal ini, Luhut bermaksud bahwa pemerintah berupaya membuat kebijakan soal transisi energi yang diharapkan bisa membawa manfaat baik.
Namun, ia turut mengatakan bahwa dalam membuat perubahan tersebut, diperlukan kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta. Diharapkan, kolaborasi yang terjadi bisa membantu prosesnya menjadi lebih efektif.
"Kemitraan transisi energi yang adil adalah model kerjasama internasional yang inovatif. Sehingga dengan secara kolektif memobilisasi sektor dan upaya swasta dan publik dan kita dapat menciptakan pekerjaan yang lebih berkelanjutan adalah anak-anak kita, warga negara kita, dan generasi masa depan selama bertahun-tahun," tambahnya.
Dia juga mengatakan kalau perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional ini, menurutnya tak bisa lagi diabaikan.
"Dalam perubahan iklim dunia saat ini, perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional yang tidak bisa kita abaikan lagi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, indonesia memiliki peran penting dalam menghindari dampak terburuk perubahan iklim terhadap negara kita atau manusia dan lingkungan," kata dia.
Advertisement
Transisi Energi Tak Boleh Mengorbankan Ekonomi Kita
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen dalam proses transisi energi. Namun, itu tidak boleh sampai mengorbankan tingkat ekonomi.
Dia mengatakan kalau perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional ini, menurutnya tak bisa lagi diabaikan.
"Dalam perubahan iklim dunia saat ini, perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional yang tidak bisa kita abaikan lagi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, indonesia memiliki peran penting dalam menghindari dampak terburuk perubahan iklim terhadap negara kita atau manusia dan lingkungan," kata dia dalam konferensi pers di Bali, yang dipantau virtual, Selasa (15/11/2022).
Luhut menegaskan kalau Indonesia memiliki komitmen pada ekonomi rendah karbon. Maka, transisi energi adalah kunci penting.
"Kami percaya bahwa kami tidak boleh mengorbankan pembangunan ekonomi kami, tetapi kami juga harus membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang," terang Luhut.
Maka, itu jadi landasan bagi Indonesia dalam meluncurkan kemitraan bersejarah dengan para pemimpin kelompok kemitraan internasional. Sebut saja, Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki perhatian kepada transisi energi.
"Rencana iklim ambisius Indonesia menargetkan upaya kolaboratif dan investasi terkait oleh mitra internasional kami, termasuk memobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar 20 miliar dolar AS dalam 3-5 tahun ke depan," bebernya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com