Damri-PPD Digabung, Rute Baru dan Keuangan Membaik Jadi Target ke Depan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap rencana Perum Damri setelah resmi merger dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Salah satunya adalah memunculkan bus dengan model baru.

 

Kendati begitu, pria yang karib disapa Tiko ini belum mengungkap lebih rinci dari rencana tersebut. Hanya saja, dia berharap proses merger Damri dan PPD ini bisa mendongkrak kinerja dari Perum Damri dalam beberapa tahun kedepan.

 

"Integrasi bisa membangun bus model baru, rute-rute baru dan diharapkan 1-2 tahun ke depan tentunya kinerja keuangan dari entitas yang bergabung ini menjadi lebih baik," ujarnya dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI, di Jakarta, Senin (19/6/2023).

 

Melalui merger ini, Tiko menyebut Perum Damri bisa semakin kompetitif di sektor industri angkutan jalan. Apalagi, sebagai BUMN yang memegang tugas untuk memberikan pelayanan publik dan menciptakan nilai (value creation).

 

Dia berharap, keduanya bisa berjalan efektif setelah Damri dan PPD bergabung menjadi satu perusahaan. 

 

"Kita tau bahwa transportasi jalan adalah sektor yang terfragmentasi banyak pemainnya sengit. maka dari itu pesan pertama, jadikan momentum untuk membangun Damri yang lebih kompetitif, bisa bersaing, bisa menciptakan profit dan melayani masyarakat secara lebih baik," kata dia.

 

"Tentunya kami mengharapkan sesuai dengan SK PMO akan kita ubah menjadi SK integrasi dan percepatan, bahwa merger ini telah selesai dan integrasinya dilaksanakan. Integrasi sistem, integrasi human capital, integrasi layanan, dan percepatan pengembangan ke depan. baik percepatan dar sisi rute, peningkatan layanan, dan juga pertrbaikan dari sektor keuangannya," sambung Tiko.

 

 

 

Sementara itu, terkait karyawan kedua BUMN Transportasi Darat ini, Tiko menyebut merger merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas. Termasuk dalam upaya melakukan transformasi di sisi karyawan Perum Damri.

 

"Jadi ini merupakan satu paket semua, tidak bisa di lepas-lepas dan jadikan ini momentum untuk transformasi culture juga bagi seluruh pegawai Damri," tegasnya.

 

Terpisah, Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia mengungkap nasib karyawan PPD. Dia memastikan kalau karyawan Perum PPD tidak ada yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia menegaskan setelah resmi merger, seluruh karyawan itu diserap ke Perum Damri. "Diserap semua ke Damri," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).

 

Diketahui, keputusan merger ini keluar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri pada 6 Juni 2023 lalu. Adanya aturan ini juga menjadikan aset milik Perum PPD menjadi dikuasai oleh Perum Damri.

 

"Jadi kalau dari PP 30/2023 itu otomatis PPD itu secara legal tidak ada lagi, karena sudah digabungkan. Jadi semua tanggungjawab aset dan kewajiban beralih kepada Damri," ujar Setia.

 

 

 

Setelah adanya merger ini, dia pun memastikan tak akan mengganggu layanan antara kedua pihak. Diketahui, Perum PPD sebelum merger, 90 persen bisnisnya adalah mengelola angkutan TransJakarta. 

 

"Tentu saja untuk pelayanan yang berjalan tidak boleh ada yang terganggu, ga boleh ada disrupsi sama sekali. Kami harapkan tetap berjalan dengan baik, baik yang tadinya dari PPD," kata dia.

 

"PPD kebetulan 90 persen bisnisnya di Jakarta, kami akan jaga supaya tidak terganggu dengan segala kesulitannya dengan tapi kami dalam merger itu di persyaratan tidak boleh ada disrupsi dalam operasi," sambung Setia.

 

 

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) resmi bergabung ke tubuh Perum Damri. Langkah ini digadang memperkuat konektivitas transportssi darat yang digarap oleh perusahaan pelat merah.

 

Penggabungan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 

 

 

Dengan adanya penggabungan tersebut maka Perum Damri resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara.

 

Rencana penggabungan ini diprakarsai oleh Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan dalam meningkatkan konektivitas transportasi nasional.

 

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut pencapaian ini menjadi salah satu titik langkah penting dalam dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

 

“Pengabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainability bagi perusahaan BUMN. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antar kedua entitas,” kata pria yang karib disapa Tiko.