Menteri Teten Larang Produk Impor di Bawah Rp 1,5 Juta Dijual Lewat TikTok Shop Dkk

Project S TikTok Shop dinilai merugikan UMKM asli Tanah Air. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merujuk pada kejadian di Inggris, tempat Project S dirilis.

oleh Arief Rahman H diperbarui 27 Jul 2023, 18:15 WIB
Diterbitkan 27 Jul 2023, 18:15 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Sinergi dan Kolaborasi Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Bidang Koperasi dan UMKM di Klaten, Jawa Tengah. (Dok KemenkopUKM)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta produk impor dengan harga di bawah USD 100 atau setara Rp 1,5 juta dijual melalui platform socio commerce seperti TikTok Shop. (Dok KemenkopUKM)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta produk impor dengan harga di bawah USD 100 atau setara Rp 1,5 juta dijual melalui platform socio commerce. Tujuannya, guna melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.

Socio commerce yang dimaksud Teten seperti halnya TikTok Shop. Diketahui, Kemenkop UKM juga mengantongi data kalau sejumlah UMKM bangkrut akibat harga produk impor yang dijajakan terlalu murah.

"Menurut saya harganya harus dipatok, yang dibawah minimum USD 100, masuk ke sini, itu boleh, tapi kalau di bawah itu jangan dong, ini untuk melindungi produk UMKM," kata dia saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Dia menjelaskan, ini merupakan mandat dari Presiden Joko Widodo pada konteks melarang produk impor yang jenis produknya sudah bisa dihasilkan UMKM tanah air.

"Nah untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi didalam negeri itu kita gak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden," tegasnya.

Dia mencatat, untuk memuluskan jalan bagi produk lokal bisa bersaing, perlu melakukan sejumlah langkah. Selain pengaturan harga tadi, perlu juga larangan penjualan ritel cross-border commerce di platform penjualan online.

Ini merujuk juga pada Project S TikTok Shop yang dinilai merugikan UMKM asli Tanah Air. Menkop Teten merujuk pada kejadian di Inggris, tempat Project S dirilis.

"Ritel online lewat cross-border commerce dari luar (negeri) itu harus dilarang. Gak boleh lagi ritel online dari sana langsung ke konsumen. Mereka harus masuk dulu lewat mekanisme impor biasa, lalu mereka baru jual barangnya di online disini," ungkapnya.

 

Tak Kena Biaya Pajak

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membidik pemanfaatan rotan hasil produksi di Kalimantan Tengah. Salah satu opsinya adalah mencari investor untuk pemanfaatannya.

Pasalnya, Teten menilai jika tidak melalui mekanisme itu ada kekhawatiran produk-produk itu tidak dipungut biaya pajak dan biaya administrasi lainnya. Alhasil, produknya jauh lebih murah dan merugikan produk UMKM yang memuat biaya sertifikasi dan sebagainya.

"Kalau langsung seperti itu, pasti gak bisa bersaing UMKM kita, karena UMKM di dalam negeri harus mengurus izin edar, harus ngurus sertifikasi halal dan lain sebagainya. Sementara mereka (produk impor) tanpa harus mengurus itu lagi," kata dia.

Selain itu, Teten juga menyoroti kalau penyedia layanan socio commerce seperti TikTok Shop untuk tidak menjual produknya sendiri. Termasuk juga produk dari bisnis-bisnis yang terafiliasi lainnya.

"Platform digital gak boleh jual produk mereka sendiri. Mereka gak boleh punya brand atau menjual produk-produk dari afiliasi bisnisnya. Kalau mereka jualan barang juga, algoritma mereka akan mengarahkan kepada produk-produk mereka. Sehingga konsumen di pasar dgital hanya akan membeli produk-produk milik dari afiliasi bisnisnya mereka," tegasnya.

 

UMKM Bangkrut

Kredit UMKM Tumbuh 12,3 Persen
Pekerja memintal benang tali di Pabrik Pemintal Benang Tradisional di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (11/2/2022). Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran kredit ke sektor UMKM tumbuh 12,3 persen secara tahunan (year on year) menjadi Rp1.147,3 triliun di sepanjang 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat banyak UMKM yang bangkrut karena tak bisa bersaing dengan produk impor. Utamanya, produk-produk yang dijual di socio commerce seperti TikTok Shop.

Kemenkop UKM juga menyoroti banyak produk impor yang dijual reseller di TikTok Shop memiliki harga yang lebih rendah ketimbang produk buatan UMKM asli Indonesia. Alhasil, produk-produk UMKM jadi tak laku dijual.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada mengaku telah menerima laporan dari para pelaku UMKM yang bangkrut. Salah satunya adalah konveksi sweater.

"Masuk (laporan) ke kami yang bangkrut itu adalah UMKM kategori konveksi sweater karena tidak bisa bersaing harga," kata dia di Kemenkop UKM, Rabu (26/7/2023).

 

Setop Jual Produk Impor

Wientor menyebut, solusinya adalah TikTok Shop menyetop penjualan produk impor yang terlalu murah. Langkah ini dinilai ampuh untuk mengantisipasi adanya pelaku UMKM yang bangkrut di kemudian hari.

"Coba lihat deh TikTok Shop, buka aja gitu, sweater aja Rp 20.000, sweater Rp 15.000, dimana kita (UMKM lokal) bisa bersaing, itu udah mati. Sudah jelas-jelas dia (UMKM) ngomong, 'saya enggak bisa bersaing lagi harga segitu, mati bisnis saya'," tuturnya.

Menurut dia, sebelum bicara mengenai cross border market melalui Project S TikTok Shop, bisa lebih dulu mengatasi maraknya produk impor di TikTok Shop. Kekhawatiran sebelumnya, Project S mengancam eksistensi produk UMKM asli Indonesia.

"Kita fokus disitu, kita tidak usah ngomongin cross border ini segala macam, gimana caranya biar produk UMKM bisa bersaing, udah itu aja," tegasnya.

Infografis Larangan Aplikasi TikTok di 10 Negara Plus Uni Eropa. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Larangan Aplikasi TikTok di 10 Negara Plus Uni Eropa. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya