Imbas Perang Israel-Hamas Palestina, Investasi ke Indonesia Mandek?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin arus investasi ke Indonesia tak terganggu imbas memanasnya situasi global. Mulai dari invasi Rusia ke Ukraina, hingga perang Hamas-Israel.

Dia mengatakan perang Rusia-Ukraini maupun Hamas-Israel tak berpengaruh terhadap investasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Menurutnya, wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia malah stabil dari sisi arus investasi.

"Yang kalau Indonesia kan salah satu regional yang dan ASEAN 20 tahun terakhir stabil," kata dia saat ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Tak cuma soal dampak perang Hamas-Israel yang baru pecah, dampak perang Rusia-Ukraina pun disebut tak berdampak banyak. Pasalnya, kata Airlangga, episentrum pertumbuhan dunia bergeser ke Asia.

"Jadi walaupun (konflik) Ukraine dan yang lain dan Indonesia optimis, karena stability terus bergeser epicentrum-nya ke Indo-Pasific," ungkap dia.

Secara umum, Airlangga mengatakan menurut survei salah satu lembaga, Indonesia jadi negata yang profit atas investasinya relatif lebih baik dari negara lain.

"Kedua, untuk mengirim dividen sesudah keuntungan relatif tak ada hambatan dan relatif tenaga kerja kita bekerja dengan baik," ujarnya.

"Itu menjamin investasi di Indonesia aman dan investasi di Indonesia memberikan return yang lebih baik dari rata-rata negara di Asia," sambung Menko Airlangga.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID, PT LEN Industri (Persero) menjamin tak ada keikutsertaan perusahaan dalam menyuplai senjata ke daerah konflik. Salah satunya, pasca pecahnya perang Israel-Palestina.

Direktur Utama LEN Industri Bobby Rasyidin menegaskan, sampai saat ini tidak ada kontrak jual-beli senjata ke pihak Israel. Termasuk dengan anak usaha dari perusahaan di Israel.

"Belum ada, belum ada. Dengan Israel kita tidak ada," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Bobby menjelaskan, secara aturan sendiri, untuk ekspor alutsista diawasi secara ketar. Baik aturan dari Kementerian Pertahanan, maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jadi yang namanya impor dan ekspor alutsista itu diawasi ketat sekali. Ini kan menyangkut manusia, menyangkut HAM, dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita melakukan ekspor, itu benar-benar di-screen. Jadi di-screen itu negara importirnya siapa," ujar dia.

"Kedua, penggunaannya itu untuk apa, termasuk juga document control dari kita sebagai produsen itu seperti apa. Dan untuk kita mengekspor ini betul-betul harus ada perizinan dari Kemenhan untuk mengizinkan. Kalau tidak, kita tidak bisa ekspor," sambung Bobby.

Dia menegaskan ada sederet aturan yang perlu lebih dulu diikuti sebelum melakukan jual-beli senjata dengan negara yang terkait dengan konflik. Di dalam negeri, tertuang dalam Permenhan Nomor 6 Tahun 2012.

"Itu jelas sekali, klasifikasinya seperti apa, kriterianya seperti apa, dan kita sangat patuh, sangat respect kepada aturan yang ada. Itu dari kitanya, dari sisi dalam negeri. Itu kan ada deklarasi-deklarasi dari Dewan Keamanan PBB, apakah ini boleh, apakah itu tidak boleh, apakah ini masalah HAM, apakah masalah tidak HAM, apakah invasi misalnya seperti Ukraina dengan Rusia, kita selalu mengikuti itu, kita tidak pernah keluar dari jalur itu," beber Bobby Rasyidin.