PLN Bakar Uang untuk Kurangi Emisi PLTU

Liputan6.com, Jakarta PLN Indonesia Power memanfaatkan limbah racik uang kertas sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menggantikan batu bara. Tujuannya, untuk mengurangi emisi dalam mendukung program Net Zero Emission (NZE) yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemanfaatan limbah racik uang kertas sebagai bahan bakar PLTU telah melalui uji coba Performance Test Cofiring.

"Selain terus menggali potensi EBT di Indonesia, kami juga jalankan program cofiring yang dijadikan sebagai salah satu green booster dalam program percepatan peningkatan energi terbarukan," kata Edwin di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Adapun 100 ton limbah uang kertas ini didapatkan dari berbagai wilayah cabang Bank Indonesia yaitu Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, Purwokerto, Tasikmalaya, Cirebon dan Tegal.

Limbah uang kertas tersebut dihabiskan atau dibakar dalam satu hari sebagai bahan bakar boiler PLTU untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik.

PLTU Adipala

Edwin mengungkapkan, PLTU Adipala sendiri sudah melakukan cofiring sejak tahun 2021 dengan pengujian menggunakan wood pellet, tahun 2022 dengan pengujian menggunakan sekam padi dan selanjutnya secara kontinyu cofiring dengan saw dust.

Dengan semakin naiknya target tonase dan kWh green untuk cofiring hingga 5 pesen, maka perlu dilakukan tambahan material bahan bakar dari berbagai jenis biomassa.

Salah satunya adalah pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Purwokerto di tahun 2023.

Menurut Edwin, program cofiring merupakan salah satu upaya PLN Indonesia Power untuk terus mengejar target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di tahun 2025.

Program ini dijadikan sebagai salah satu green booster dalam program percepatan peningkatan energi terbarukan dengan minimum investasi dikarenakan menggunakan fasilitas yang sudah ada.

"PLN Indonesia Power sebagai generation company terbesar di Asia Tenggara terus lakukan manuver untuk mencapai target bauran EBT di tahun 2025," ujarnya.

Pemerintah memastikan bakal memulai proses pensiun dini atau suntik mati PLTU Cirebon-1 di akhir tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai, PLTU tersebut jadi yang paling memungkinkan untuk dipensiunkan.

"PLTU Cirebon-1, karena kan yang paling memungkinkan," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).Arifin menyebut, pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan memakai sokongan dana dari Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Adapun pelaksanaannya masuk dalam comprehensive investment and policy plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Namun, ia belum tahu berapa detil alokasinya. "Uangnya dari ADB JETP. (Berapa?) Ini kan baru udah principalnya, tapi udah ada kajiannya. Dananya kan saya belum inget," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arifin juga memastikan PLTU Cirebon-1 belum akan serta merta berhenti beroperasi pada akhir 2023. Namun lebih kepada penyetopan lebih cepat dari usia beroperasi seharusnya hingga 2045.

"Sekarang kan di JETP kan disetujui dulu CIPP-nya. Nanti kan baru dibahas dengan stakeholder, abis itu harus disetujui oleh sponsor. Dan diharapkan bulan ini bisa selesai," terang Menteri ESDM.

Ditemui pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin pun membenarkan soal rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 tahun ini.

"PLTU Cirebon-1 itu atu hal yang kayaknya lagi dikerjain tuh. Mudah-mudahan bisa di-announce," kata Rachmat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya untuk mulai mengawasi proses perdagangan karbon melalui bursa karbon. Dalam penyelenggaraan perdana, telah terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang akan ikut perdagangan karbon pada 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, penyelenggaraan perdana bursa karbon direncanakan mulai pada September 2023.

Sebagaimana diketahui, OJK telah menerbitkan POJK No.14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon sebagai aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.

Dalam prosesnya, POJK tersebut telah mendapat persetujuan dalam rapat konsultasi bersama Komisi XI DPR RI beberapa waktu yang lalu.

“Perkembangan tersebut, tentunya meningkatkan optimisme kita untuk mencapai target penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon pada akhir September," kata Hasan dalam keterangan resminya, Senin (4/9/2023).

Dengan berlakunya POJK No. 14/D.04/2023 Perdagangan Karbon di Bursa Karbon, diharapkan dapat meminimalisir multitafsir atas ketentuan perundang-undangan dan kemungkinan pelanggaran atas ketentuan.

Hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon.

Menurut ia, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon, telah terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.