Pemerintah Sudah Belanja Rp 2.769 Triliun dari Duit APBN per 21 Desember 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

oleh Tira Santia diperbarui 24 Des 2023, 14:00 WIB
Diterbitkan 24 Des 2023, 14:00 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  dalam konferensi pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal , Senin (6/11/2023). Tasha/Liputan6.com)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun. (Tasha/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

 

"Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliunatau 11,7 persen dari total pagu," kata Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN ke KPPN DKI Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Selain itu, kata Sri Mulyani, realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun Menkeu melakukan kunjungan kerja pemantauan kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 ketiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI.

Diketahui, KPPN yang disebutkan di atas adalah yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

Selanjutnya ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN.

Bendahara negara ini menyebut, kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi.

"Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN," pungkasnya.

Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2024 versi Sri Mulyani: Konsumsi Masyarakat Harus Tinggi

Menteri keuangan Sri Mulyani
Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kita akan terus berupaya mendukung pertumbuhan. Jangan sampai APBN menjadi sumber masalah," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Outlook Perekomonian Indonesia, di St. Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Maka dari itu, Sri Mulyani menyiapkan sejumlah instrumen untuk mendorong kinerja ekonomi Indonesia di 2024 mendatang. Instrumen ini salah satunya mendukung sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

"Dalam jangka pendek, akan ada kebijakan counter cyclical," beber Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya terus mengeluarkan insentif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Upaya lainnya adalah menjaga penerimaan pajak di tahun depan, serta memperbaiki kualitas belanja negara.

"Pada 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak masing-masing 35 persen dan 40 persen. Itu baseline yang sudah elevated sangat tinggi,” imbuhnya."(Sementara) untuk pembiayaan, pemerintah akan tetap berhati-hati. Apalagi dalam iklim suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu lama," pungkas Menkeu.

Sri Mulyani: Kredit Tumbuh Baik Tahun Ini, Jangan Sampai Direm 2024

Kemenkeu
Menkeu Sri Mulyani Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Daftar DIPA & TKD APBN 2024 Secara Digital/Istimewa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti investasi dan kredit perbankan yang tumbuh baik tahun ini. Menkeu berharap, pencapaian tersebut dapat berlanjut tanpa adanya gangguan di 2024.

"Investasi tumbuh baik, credit growth perbankan juga cukup baik. Kita harap jangan sampai di 2024 ada sedikit rem," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di St Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Kredit perbankan tumbuh 9,74 persen secara tahunan (yoy) pada November 2023. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,99 persen (yoy).

"Kalau cash transfer untuk menengah ke bawah middle income kita support dari sisi consumption investor kita dorong dengan berbagai insentif untuk memperkuat fundamental kita," jelas Seri Mulyani.

 

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya