Hutama Karya Kantongi PMN Rp 131,14 Triliun dari 2015, Baru Dipakai 69,5 Persen

Liputan6.com, Jakarta PT Hutama Karya (Persero) telah mengantongi sebanyak Rp 131,14 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sejak 2015 hingga 2024 ini. Hutama Karya itu baru menggunakan sebesar Rp 91,08 triliun dana tersebut.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto menyampaikan perusahaan telah mengantongi sejumlah PMN dari 2015 lalu. Hingga 25 Mei 2024, tercatat sudah digunakan sebesar Rp 91.085 miliar atau Rp 91,08 triliun.

"Secara keseluruhan, total penyerapan PMN sampai dengan 25 Mei 2024 sebesar Rp 91.085 miliar dari Rp 131.146 miliar (Rp 131,14 triliun) yang telah diperoleh perusahaan atau setara dengan 69,5 persen penyerapan," ungkap Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Rinciannya

Sebagai rinciannya, pada 2015-2021 Hutama Karya sudah menggunakan Rp 52,3 triliun atau 100 persen dari alokasi PMN. Kemudian, pada 2022 periode I, telah digunakan Rp 22,8 triliun dari alokasi Rp 23,8 triliun atau setara 95,9 persen.

Selanjutnya, pada 2022 periode II telah digunakan Rp 5,7 triliun atau 76,7 persen dari alokasi Rp 7,5 triliun. Lalu, pada Tahun Anggaran 2023 sudah digunakan Rp 9,06 triliun atau 31,4 persen dari alokasi Rp 28,6 triliun.

Serta, pada tahun anggaran 2024, Hutama Karya sudah menggunakan Rp 1,08 triliun atau 5,7 persen dari alokasi Rp 18,6 triliun. Sehingga total dana PMN yang digunakan sebesar Rp 91,08 triliun atau 69,5 persen dari alokasi Rp 131,14 triliun.

Dari jumlah tersebut, masih menyisakan saldo PMN di Hutama Karya sebesar Rp 40,06 triliun. Budi Harto mengatakan, dana yang belum digunakan ini mayoritas dari dana yang diterimanya pada akhir 2023 dan awal 2024.

"Sebagian besar PMN yang masih belum terserap adalah PMN yang diterima pada bulan Desember 2023 dan pada bulan April 2024," sebutnya.

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) kembali meminta kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun di tahun 2024 ini. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Palembang-Betung.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan, permohonan PMN ini mengambil sumber dana dari cadangan pembiayaan investasi. Sebelumnya, nilai Rp 1 triliun sudah dimohonkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Komisi XI DPR RI.

"Permohonan penyertaan modal PMN tahun anggaran (2024) dari Cadangan Investasi untuk Hutama Karya adalah sebesar Rp 1 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan tol ruas Palembang-Betung," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Dia menjelaskan suntikan dana PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan. Utamanya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"(Kedua), melanjutkan pengusahaan jalan tol ruas Palembang-Betung. Ketiga, meningkatkan konektivitas backbone (penyangga) Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Jambi," ucapnya.

Atas kucuran PMN ini, dia berharap bisa bermanfaat pada meningkatnya konektivitas di Pulau Sumatera. Sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"Meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor jalan tol," ucapnya.

Ruas Palembang-Betung merupakan bagian dari JTTS ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) yang ditargetkan rampung pada paruh pertama 2025 mendatang.