Babak Akhir Wacana Pembatasan Beli BBM, Luhut Sudah Ketok Palu?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Rencana kebijakan itu disuarakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram resmi miliknya, @luhut.pandjaitan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengungkapkan, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bukan wacana baru. Setelah melalui berbagai wacana, ia menilai Luhut seakan memberikan batas waktu jelas terhadap kebijakan tersebut.

"Itu kan sudah lama, cuman waktunya aja. Sudah lama disampaikan mengenai distribusi tertutup dan distribusi terbuka," ujar Satya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Maksudnya distribusi tertutup adalah barang subsidi hanya dibeli oleh kelompok tertentu. Kalau subsidi terbuka kan seperti sekarang ini. Itu kan yang dimaksud kepada pak Luhut lebih kepada deadline aja," jelasnya.

Namun, dirinya tak bisa berkomentar lebih jauh apakah rencana pembatasan beli BBM subsidi semisal Solar dan Pertalite ini sudah pasti ketok palu di tangan Luhut. Yang pasti, negara memang semakin terdesak oleh pemberian subsidi bahan bakar di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia dan lain sebagainya.

"Tapi yang jelas minyaknya benar (naik). Niatnya kan benar, namanya membatasi pola distribusi tertutup supaya BBM subsidi itu dinikmati oleh orang yang tepat," kata Satya.

Adapun wacana pembatasan pembelian BBM sudah digelorakan sejak jauh-jauh hari. Semisal melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang digulirkan sejak 2022.

Sehingga, kebijakan pembatasan beli BBM subsidi pun masih menunggu perubahan atas Perpres 191/2014.

Ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah mengutamakan penyiapan transportasi publik ketimbang membatasi masyarakat dalam membeli BBM Bersubsidi seperti Pertalite.

"Transportasi publik di daerah banyak tidak jalan. Ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat," ujar Muhammad Firmansyah di dikutip dari Antara, Kamis (11/7/2024).Firmansyah menuturkan bahan bakar minyak bersubsidi banyak dinikmati oleh kalangan kelas menengah yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif lainnya.

Oleh karena itu, pembatasan bahan bakar bersubsidi perlu alternatif agar tidak mengubah pengeluaran masyarakat pengguna.

"Mau diatur macam apapun BBM, bila ada alternatif penggunaan transportasi publik tidak terlalu masalah, akan berkurang dampaknya ke pemilik kendaraan karena transportasi jadi kebutuhan vital," kata Firmansyah.

Di Indonesia saat ini transportasi publik yang layak dan masif hanya berpusat di kawasan Jabodetabek dan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sedangkan, daerah lain kategori madya justru masih banyak yang belum tersentuh oleh kehadiran transportasi publik.

Lebih lanjut Firmansyah mempertanyakan target pembatasan tersebut, apakah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau hanya alasan efisiensi anggaran pemerintah.

"Dalam kondisi saat ini sebaiknya dipikirkan secara matang," pungkas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, agar mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini pemerintah dapat menghemat APBN 2024 melalui skema pengetatan penerima subsidi BBM.