Miris, Indonesia Masih Krisis Lapangan Kerja

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut Indonesia saat ini masih mengalami krisis penyediaan lapangan kerja.

Menurut Shinta, tahun ini seharusnya Pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja baru, setidaknya 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh arus investasi yang masuk ke Indonesia. Sehingga jika investasi yang masuk sedikit maka otomatis penyerapan tenaga kerjanya pun rendah.

"Padahal jika kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, penyerapan lapangan kerja sudah berkurang 10 tahun terakhir ini. Jadi, sudah pasti ada pergeseran dari padat karya ke padat modal dan ini berdampak pada lapangan pekerjaan kita," kata Shinta dalam Global Human Capital (GHC) Summit 2024, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Regulasi Ketenagakerjaan

Disatu sisi, ia melihat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia belum optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat dan menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan yang baik, sehingga penyerapan tenaga kerja dalam negeri bisa meningkat.

"Jika pemerintah tidak menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik. Bonus ini juga akan menjadi tidak baik," ujarnya.

Selanjutnya, Shinta percaya bahwa untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan penerapan tindakan strategis dengan melibatkan dan memasukkan berbagai lapisan sosial termasuk memastikan hubungan dan kecocokan antara lembaga pendidikan dan kebutuhan industri masa depan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan salah satu kunci untuk mencapai Indonesia maju 2045 adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Diketahui, Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi pada 2030-an dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 68,3 persen dari total populasi. Menurutnya, hal itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menciptakan SDM unggul.

"Untuk mencapai apa yang disebut visi Indonesia Emas tahun 2045. Kita perlu memahami bahwa untuk mencapainya, tentu saja kita harus fokus pada Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Itu wajib," kata Shinta dalam Global Human Capital (GHC) Summit 2024, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Shinta menilai, potensi bonus demografi yang sangat besar itu perlu dioptimalkan dari 2 sisi. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik, sehingga penyerapan tenaga kerja juga meningkat.

"Jika sektor industri tidak bisa menyerap tenaga kerja atau jika pemerintah tidak menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik. Bonus ini juga akan menjadi tidak baik," ujarnya.Ia menyebut salah satu tantangan terbesar di Indonesia saat ini adalah penciptaan lapangan kerja. Tahun ini, seharusnya Pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja baru, setidaknya 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh arus investasi yang masuk ke Indonesia. Sehingga jika investasi yang masuk sedikit maka otomatis penyerapan tenaga kerjanya pun rendah.

"Padahal jika kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, penyerapan lapangan kerja sudah berkurang 10 tahun terakhir ini. Jadi, sudah pasti ada pergeseran dari padat karya ke padat modal dan ini berdampak pada lapangan pekerjaan kita," ujarnya.

Kedua, Pemerintah perlu memetakan pendidikan dan keterampilan yang selaras dengan produktivitas tenaga kerja untuk menangani keterampilan sumber daya manusia sambil mempromosikan pembelajaran seumur hidup

"Kami menyadari bahwa komitmen dan modal manusia perlu dimulai dengan berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan. Kami percaya bahwa transformasi pendidikan tidak hanya melibatkan penyiapan lulusan yang kompeten, tetapi juga memastikan bahwa pendidik pendidikan menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja," pungkasnya.