Pertama Kali, Amerika Serikat Bayar Bunga Utang USD 1 Triliun

Suku bunga acuan yang tinggi membuat pemerintah Amerika Serikat (AS) keluarkan dana naik 30 persen untuk bayar utang.

oleh Satrya Bima Pramudatama diperbarui 15 Sep 2024, 06:00 WIB
Diterbitkan 15 Sep 2024, 06:00 WIB
Ilustrasi Bursa Efek New York di New York, Amerika Serikat (AS). (Foto: Darian Garcia/Unsplash)
Lonjakan biaya pembayaran utang terjadi saat AS mengalami kekurangan anggaran yang melonjak pada Agustus, mendekati USD 2 triliun untuk setahun penuh.(Foto: Darian Garcia/Unsplash)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk pertama kali telah menghabiskan lebih dari USD 1 triliun atau sekitar Rp 15.400 triliun (asumsi kurs dolar AS 14.402 terhadap rupiah) tahun ini untuk membayar bunga utang nasionalnya sebesar USD 35,3 triliun, demikian berdasarkan laporan dari Departemen Keuangan.

Dikutip dari CNBC pada Minggu (15/9/2024) Federal Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat) mempertahankan suku bunga acuan pada level tertinggi dalam 23 tahun. Hal ini menyebabkan pemerintah telah mengeluarkan USD 1,049 triliun untuk pembayaran utang, naik 30% dari periode yang sama tahun lalu dan bagian dari proyeksi pembayaran sebesar USD 1,158 triliun untuk setahun penuh.

Dikurangi bunga yang diperoleh pemerintah atas investasinya, pembayaran bunga utang bersih telah mencapai total USD 843 miliar atau sekitar Rp 12.984 triliun, lebih tinggi dari pada kategori lainnya kecuali jaminan sosial dan medicare.

Lonjakan biaya pembayaran utang terjadi saat AS mengalami kekurangan anggaran yang melonjak pada Agustus, mendekati USD 2 triliun untuk setahun penuh.

Dengan satu bulan tersisa dalam tahun fiskal pemerintah federal, kekurangan pada Agustus melonjak sebesar USD 380 miliar, pembalikan dramatis dari surplus USD 89 miliar untuk bulan yang sama tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan oleh manuver akuntansi yang melibatkan penghapusan utang mahasiswa.

Hal itu membuat defisit 2024 hanya mendekati USD 1,9 triliun, atau peningkatan 24% dari titik yang sama tahun lalu.

The Fed secara luas diperkirakan menurunkan suku bunga minggu depan, tetapi hanya seperempat poin persentase. Namun, untuk mengantisipasi pergerakan tambahan di bulan-bulan mendatang, imbal hasil Treasury telah jatuh dalam beberapa minggu terakhir.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Fitch Pangkas Peringkat Utang Amerika Serikat Bikin Bursa Saham Global Rontok

Bursa saham global tersungkur pada perdagangan Rabu, 2 Agustus 2023 setelah lembaga pemeringkat Fitch menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat (AS).

Dikutip dari CNN, Kamis (3/8/2023), Fitch menyebutkan penurunan ini seiring beban utang pemerintah AS yang meningkat dan kemerosotan yang stabil dalam standar tata kelola. 

Indeks Nikkei 225 Jepang mengalami hari terburuk pada 2023 dengan susut 2,3 persen. Sementara indeks Hang Seng tergelincir 2,5 persen setelah Fitch memangkas peringkat utang AS menjadi AA+ dari AAA pada perdagangan Selasa pekan ini. 

Bursa saham Eropa sedikit lebih baik. Akan tetapi, indeks Stoxx 600 turun 1,4 persen ke level terendah dalam dua minggu. Indeks DAX Jerman merosot 1,4 persen dan indeks CAC 40 Prancis melemah 1,2 persen. Sedangkan indeks acuan FTSE London turun 1,5 persen ke level terendah.

Saham berjangka Amerika Serikat tergelincir. Indeks S&P 500 turun 0,8 persen dan indeks Nasdaq melemah 1,2 persen di pra-pasar. Namun, harga obligasi AS menguat dan memangkas imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun menjadi 4,03 persen.

Penurunan peringkat kredit ini terjadi  setelah anggota parlemen AS bernegosiasi hingga menit terakhir pada kesepakatan plafon utang awal tahun ini mempertaruhkan default pertama negara tersebut.

Dalam pertemuan dengan pejabat administrasi Biden, perwakilan dari Fitch juga berulang kali menyoroti pemberontakan pada 6 Januari sebagai perhatian signifikan yang berkaitan dengan pemerintahan AS. Hal itu disampaikan sumber yang ketahui masalah itu kepada CNN.

“Penurunan peringkat Amerika Serikat mencerminkan fiskal yang diprediksi selama tiga tahun ke depan, beban utang pemerintah umum yang tinggi dan terus meningkat, dan tata kelola yang memudar terhadap rekan-rekan yang berperingkat AA dan AAA selama dua dekade terakhir yang telah bermanifestasi dalam kebuntuan batas utang yang berulang dan resolusi di menit-menit terakhir,” ujar Fitch.


Presiden Amerika Serikat Joe Biden Tanda Tangani RUU Plafon Utang demi Hindari Gagal Bayar

Pidato Pertama Joe Biden Pasca Mundur dari Pilpres AS
Biden membenarkan bahwa ia berencana untuk tetap menjabat sampai akhir masa jabatannya. (Evan Vucci / POOL / AFP)

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) memberikan pidato pertama dari Oval Office pada Jumat, 2 Juni 2023 untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) untuk mengangkat plafon utang diikuti membatasi pengeluaran federal menyebutnya sebagai perjanjian “kritis”.

Ia menandatangan RUU itu menjadi undang-undang pada Sabtu, 3 Juni 2023. “Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi rakyat Amerika Serikat mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kami menghindari krisis ekonomi dan keruntuhan ekonomi,” tutur Joe Biden dikutip dari CNBC, ditulis Senin (5/6/2023).

RUU plafon utang AS kompromi lewati Senat dengan suara 63-36 pada Kamis malam memenangkan dukungan yang cukup dari kedua belah pihak untuk mengatasi ambang batas 60 suara majelis untuk hindari filibuster. Pada Rabu, 31 Mei 2023, RUU itu melewati DPR setelah 72 jam dengan voting 314-117.

Kesepakatan itu datang dengan sedikit waktu luang. Departemen Keuangan prediksi pemerintah federal akan kehabisan uang pada 5 Juni 2023 jika plafon utang tidak dicabut.

"Ini penting,” ujar Biden.

“Penting untuk semua kemajuan yang telah kita buat dalam beberapa tahun terakhir adalah menjaga kepercayaan dan penghargaan penuh dari Amerika Serikat dan mengesahkan anggaran yang terus menumbuhkan ekonomi kita dan mencerminkan nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa,”ia menambahkan.

Tanpa perjanjian, kewajiban federal seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan dan gaji militer tidak akan terkirim. Kegagalan untuk mengangkat plafon utang akan mengguncang pasar keuangan global dan memicu hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat.

RUU itu muncul setelah negosiasi intensif selama berminggu-minggu antara ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy dan Gedung Putih. Kesepakatan terakhir memberi kaum konservatif beberapa kemenangan kebijakan ideologis sebagai imbalan atas suara mereka untuk menaikkan plafon utang setelah pemilihan presiden tahun depan hingga 2025.

 

 


DPR AS Loloskan Plafon Utang demi Hindari Gagal Bayar

Ribuan Bendera AS Sambut Pelantikan Joe Biden
Capitol AS terlihat di antara bendera-bendera yang ditempatkan di National Mall menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden di Washington, Senin (18/1/2021). Acara pengambilan sumpah Joe Biden akan berada dalam situasi berbeda dari pelantikan-pelantikan sebelumnya. (AP Photo/Alex Brandon)

Sebelumnya, Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 1 Juni 2023 telah tetapkan untuk mengambil Rancangan Undang-Undang (RUU)  untuk menaikkan plafon utang pemerintah USD 31,4 triliun. Hal itu terjadi dengan hanya empat hari tersisa untuk mengesahkan langkah tersebut dan mengirimkannya ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani sehingga cegah gagal bayar.

Dikutip dari Yahoo Finance, Partai Demokrat dan Partai Republik  di majelis berjanji untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mempercepat RUU yang dinegosiasikan oleh Biden dan Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy yang akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025 dengan imbalan pembatasan pengeluaran.

Masih harus dilihat apakah anggota kaukus masing-masing, terutama anggota Partai Republik garis keras yang marah karena RUU itu tidak memasukkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam akan memakai aturan rahasia Senat untuk mencoba memperlambat pengesahannya.

Departemen Keuangan AS memperingatkan tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada 5 Juni 2023 jika Kongres gagal bertindak.

DPR yang dikuasai Partai Republik pun meloloskan RUU pada Rabu malam dengan suara 314-117. McCarthy kehilangan dukungan dari pulihan rekannya dari Partai  Republik.

“Begitu RUU ini mencapai Senat, saya akan bergerak untuk membawanya ke lantai sesegera mungkin,” ujar Majority Leader, Chuck Schumer.

Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell juga beri isyarat bekerja dengan cepat dan mendukung RUU tanpa penundaan.

Adapun Partai Demokrat mengendalikan Senat dengan selisih tipis 51-49. Secara aturan membutuhkan 60 suara untuk memajukan sebagian besar undang-undang yang berarti setidaknya sembilan suara Republik diperlukan untuk meloloskan sebagian besar tagihan termasuk kesepakatan plafon utang.

 


Anggota Parlemen Tak Mau AS Hadapi Gagal Bayar Utang

Gedung Capitol, Capitol Hill, di Washington, DC, Amerika Serikat. (Liputan6.com/Tanti Yulianingsih)
Gedung Capitol, Capitol Hill, di Washington, DC, Amerika Serikat. (Liputan6.com/Tanti Yulianingsih)

Tindakan itu hadapi tentangan dengan sejumlah anggota Partai Republik memangkas pengeluaran tidak lebih dari dalam. Di sisi lain, beberapa anggota Partai Demokrat menentang persyaratan kerja baru yang dikenakan pada beberapa program anti kemiskinan. Namun, sebagian besar anggota parlemen mengakui kalau tidak dapat menerima prospek gagal bayar.

Schumer dan McConnel bekerja di belakang layar untuk cegah lawan membangun penghalang procedural yang akan menunda perjalanan.

Setiap perubahan Senat pada RUU pada tahap ini berarti harus kembali ke DPR untuk pengesahan terakhir, penundaan yang dapat membuat gagal bayar pemerintah AS yang pertama kalinya menjadi kenyataan.

Kepada CBS News, Senator Republik Rand Paul menuturkan tidak akan menggunakan prosedur parlementer untuk menunda tindakan.

Namun, seorang Republikan lainnya Mike Lee akan mencoba memperlambatnya. Ia menentang RUU tersebut, tetapi tidak mengulangi ancamannya untuk mencoba menundanya. Ia mengeluh negosiator Republik dengan kompromi yang lemah terhadap Demokrat.

Adapun RUU itu disusun bersama selama berminggu-minggu negosiasi intensif antara pengganti Biden dan ketua DPR Kevin McCarthy. Argumen utamanya adalah tentang pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan untuk program diskresioner seperti perumahan, pendidikan dan penelitian medis yang ingin dipangkas secara mendalam oleh Partai Republik sambil mencari pendanaan untuk militer, veteran dan kemungkinan keamanan perbatasan.

 

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya