Kepala BPPIK: Aparat Jangan Maling Uang Rakyat!

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, meminta agar aparat pemerintahan tidak menyalahgunakan uang rakyat. Hal ini disampaikan terkait dugaan kebocoran anggaran hingga 30 persen yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Aries menjelaskan bahwa kebocoran anggaran tersebut melibatkan beberapa aparat yang seharusnya bertanggung jawab menjaga penggunaan dana.

“Kita semua tahu, Presiden telah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, dan kebocoran di Indonesia ini sangat serius. Sayangnya, aparat yang seharusnya menjaga justru terlibat,” ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

“Ini uang rakyat, uang negara. Jangan dirampok oleh aparatnya sendiri. Aparat harus mengamankan, bukan menjadi pencuri uang rakyat,” tegas Aries.

Perkuat Kerja Sama

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pengawasan, BPPIK menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga Kementerian BUMN yang berperan sebagai pelaksana anggaran.

“Kami akan terus menindaklanjuti kebocoran anggaran di APBN dan APBD. Dengan berkurangnya kebocoran, pertumbuhan ekonomi akan meningkat,” tambahnya.

Aries juga menyatakan bahwa BPPIK akan mengejar oknum penyalahgunaan anggaran hingga ke tingkat bawah untuk memastikan efisiensi anggaran. “Kami akan memverifikasi sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola di BUMN, termasuk untuk mencegah kebocoran dana APBN. Erick bekerja sama dengan BPPIK yang dipimpin Aries Marsudiyanto, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi anggaran negara.

“Kami akan bersinergi memastikan pembangunan memiliki pengawasan yang tepat dan melakukan investigasi jika ada penyalahgunaan,” kata Erick.

Erick mengakui adanya kebocoran anggaran sekitar 30 persen yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, sehingga efisiensi anggaran adalah prioritas utama.

Tujuh BUMN Masih Membutuhkan Restrukturisasi

Dalam konteks BUMN, Erick telah mengurangi jumlah perusahaan dari 114 menjadi 47. Dari total tersebut, 40 BUMN berada dalam kondisi sehat, sedangkan tujuh lainnya masih membutuhkan restrukturisasi.

“Dengan hanya 47 BUMN yang tersisa, kita dapat memastikan kesehatan perusahaan-perusahaan ini. Dari jumlah tersebut, 40 sehat dan tujuh masih dalam restrukturisasi,” jelas Erick.

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan BPPIK dalam memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi di lingkungan BUMN.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menegaskan akan mengejar sumber-sumber pemborosan anggaran di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita tahu Presiden telah berulang kali menyampaikan bahwa korupsi, pemborosan, dan kebocoran anggaran di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Bahkan aparat yang seharusnya membersihkan justru terlibat,” tegas Aries.

BPPIK akan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini hingga ke tingkat terbawah. “Kami akan menindaklanjuti sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke kepala daerah, untuk memastikan pengawasan APBN dan APBD berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Aries.