Bank Indonesia: Penyaluran Kredit Baru Meningkat pada Kuartal IV 2024

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat berdasarkan hasil survei Perbankan mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan atau kuartal IV 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2024 sebesar 97,9%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6%, pada triwulan sebelumnya.

"Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit modal kerja (SBT 91,7%) dan kredit investasi (SBT 88,5%)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, dalam hasil survei Perbankan Triwulan IV 2024, di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Sementara itu, kredit konsumsi (SBT 62,9%) terindikasi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan kredit konsumsi disebabkan oleh penyaluran kredit KPR (SBT 53,9%) dan kredit kendaraan bermotor (SBT 24,2%) yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar SBT 75,9% dan SBT 25,9%.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit baru tertinggi terjadi pada sektor Listrik, Gas dan Air (SBT 80,6%), diikuti sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (SBT 80,2%), serta sektor Industri Pengolahan (SBT 79,3%).

Perkiraan kondisi triwulan I 2025

Secara triwulanan (qtq), Bank Indonesia memproyeksikan penyaluran kredit baru pada triwulan I 2025 tetap kuat meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari prakiraan penyaluran kredit baru triwulan I 2025 sebesar SBT 82,3%, lebih rendah dibandingkan SBT 97,9% pada triwulan sebelumnya.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan I 2025 masih sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

Pada kredit konsumsi, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/ Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). 

Berdasarkan sektor, prioritas utama penyaluran kredit baru pada triwulan I 2025 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran diikuti Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Perantara Keuangan. Di sisi lain, kebijakan penyaluran kredit pada triwulan I 2025 diperkirakan sama ketat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) triwulan I 2025 yang bernilai positif sebesar 0,2. Berdasarkan jenis kredit, standar penyaluran kredit yang diprakirakan lebih ketat terjadi pada jenis kredit investasi, sementara jenis kredit lainnya terindikasi tidak lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan aspek kebijakannya, penyaluran kredit yang diprakirakan lebih ketat antara lain plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko. Untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan I 2025 diprakirakan melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Perlambatan tersebut terindikasi dari pertumbuhan DPK sebesar SBT 68,8%, lebih rendah dibandingkan 89,3%, pada triwulan sebelumnya. "Perlambatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, baik tabungan (SBT 63,8%), giro (SBT 73,2%) maupun deposito (SBT 80,1%)," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Rabu, 15 Januari 2025. Keputusan ini menandai penurunan pertama suku bunga BI pada 2025. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menuturkan, pemangkasan suku bunga acuan diputuskan sesuai dengan  pandangan bank sentral yang 'pro stability dan pro growth'. Penurunan tersebut juga sejalan dengan masih terbukanya ruang penurunan suku bunga. 

"Waktunya tentu saja (pangkas suku bunga) sesuai dengan dinamika yang terjadi di global dan internasional, Dan itu terus kami terus ulang-ulang dari bulan ke bulan," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bank IndonesiaJanuari 2025, yang disiarkan pada Rabu (15/1/2025).

Perry lebih lanjut mengatakan, pihaknya terus memperhatikan arah kebijakan yang ditempuh bank sentral Amerika Setikat terhadap Fed Fund Rate (FFR).

"Hal itu yang kemudian menjelaskan kepada kita ada ruang ada kita manfaatkan tapi karena arah pemerintahan AS setelah Pemilihan Presiden Trump dan arah kebijakan FFR," tutur dia.

"Bulan ini uncertainty masih ada tapi kami bisa menakar arah kebijakan fiskal AS sudah mulai kelihatan dan besarnya dampak terhadap kenaikan US Treasury," Perry menambahkan.

Sementara dari sisi domestik, BI melihat inflasi Indonesia masih cukup rendah dan akan bertahan selama beberapa waktu ke depan.

Jika inflasi rendah, ruang penurunan suku bunga semakin terbuka ke depan. Selain itu, BI juga mencermati perkembangan nilai tukar Rupiah yang tetap stabil dan sejalan dengan nilai fundamentalnya.

Selain itu, BI juga mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tahun ini. Pelemahan ekonomi Indonesia bahkan tercatat pada kuartal terakhir 2024.

"(Pertumbuhan ekonomi) 2024 sedikit lebih rendah dari 5% tapi di atas 5,1%. Tahun 2025, yang titik tengahnya 5,2% itu lebih rendah jadi 4,7%-5,5%. Ini menjadikan timing untuk penurunan suku bunga untuk menciptakan growth story yang lebih baik," beber Perry.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75%, setelah melaksanakan pertemuan pada 14-15 Januari 2025. BI memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility turun 25 basis poin menjadi 5%, dan suku bunga Lending Facility juga turun 25 basis poin menjadi 6,50%" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI Januari 2025, Rabu (15/1/2025).

Perry menuturkan, keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,50+-1%, dan terjaganya nilai Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya serta upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional,” jelas Perry.

Sementara itu, Perry melanjutkan, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau melalui penguatan strategi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025 ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” paparnya.

"Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," Perry menambahkan.