Modal Minimal Danantara Rp 1.000 Triliun, Dapat dari Mana?

Liputan6.com, Jakarta Presisen Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan ini diatur harus memiliki modal minimal Rp 1.000 triliun.

Ketentuan besaran modal minimal Danantara itu tertuang jelas dana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Danantara juga dibentuk melalui UU BUMN teranyar tersebut.

Adapun ketentuan modal Danantara tercantum pada Pasal 3G. Pasal 3G ayat (1) menyatakan modal Danantata bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan/atau sumber lain.

PMN yang dimaksud tadi bisa berasal dari dana tunai; barang milik negara; dan/atau saham milik negata pada BUMN.

"Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah)," tulis Pasal 3G ayat (3), seperti dikutip, Rabu (26/2/2025).

Guna mencapai nilai minimal modal Danantara bisa mendapat suntikan dana dari pemerintah yang berasal dari APBN. Selain itu, Danantara juga bisa mendapat dari sumber lain.

"Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain," bunya Pasal 3G ayat (4).

Sumber Modal

Seperti diwartakan sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir menegaskan sumber dana untuk modal badan baru tersebut.

Pandu bilang sumber dana bagi Danantara berasal dari suntikan modal dan dividen BUMN yang dikelola nantinya.

"Jadi kalau sumber dana kan tadi adalah setoran modal dan juga bakal nanti dari dividen, dari badan usaha yang masuk nanti di bawah Danantara," katanya di Istana Negara, Jakarta.

Senada, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menegaskan sumber modal badan baru itu tidak diambil dari dana tabungan masyarakat.

Bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal Danantara, dan ini harus diluruskan," tegas dia di Istana Negara, Jakarta.

Sebelumnya, Anak buah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait ramainya ajakan tarik dana dari bank perusahaan pelat merah. Namun, Kementerian BUMN menegaskan uang tabungan masyarakat tak digunakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan uang tabungan masyarakat di bank BUMN tidak akan digunakan sebagai modal Danantara.

"Sejauh ini enggak," kata Putri, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN sudah mengumpulkan sekretaris perusahaan dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Tujuannya mendalami isu ajakan tarik dana dari bank pelat merah.

"Kemarin Kementerian BUMN sudah berbicara dengan semua Corsec (Corporate Secretary) dari Himbara pada hari Sabtu (22/2/2025), kita kemudian memilah masalahnya seperti apa, apa sih yang kemudian dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Putri bilang, ada keresahan di kalangan masyarakat dalam kaitan bank BUMN yang akan dikelola oleh Danantara. Itu meliputi pengawasan dan pengelolaan dana di Danantara kedepannya.

"Memang ada ketakutan di kalangan masyarakat, karena kan 'wah ini nanti pemeriksaannya gimana, ada jaminan gak kemudian uang kita bisa dikelola dengan baik di sana, jangan-jangan kemudian ilang sama berkaca dengan kasus yang terjadi di Malaysia'," jelasnya.

Putri menegaskan, Kementerian BUMN dan bank-bank Himbara terus melakukan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana tabungannya aman. Dia juga bilang, Kementerian BUMN menjadi pihak yang turut mengawasi Danantara.

"Nah kami saat ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejauh ini untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa jangan khawatir mengenai semuanya pengawasan, penjagaan mengenai kelembagaan ini dilakukan oleh Kementerian BUMN," tuturnya.

"Jadi jangan khawatir untuk masyarakat yang nanti untuk bisa menaruh uangnya, jadi jangan tarik uangnya," sambung Putri Violla.