Aung San Suu Kyi Ancam Boikot Pemilu Myanmar

Bukan pertama kali NLD yang Suu Kyi memboikot pemilu. Langkah serupa diambil partai oposisi terbesar ini pada 2010.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 04 Apr 2015, 15:41 WIB
Diterbitkan 04 Apr 2015, 15:41 WIB
Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Naypyitaw - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi  buka suara mengenai pemilihan umum yang akan segera berlangsung di negaranya, pada November nanti. Dia mengatakan bisa saja pihaknya memboikot pesta demokrasi tersebut.

Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Suu Kyi karena melihat ada upaya untuk mencegah partainya National League for Democracy (NLD) memenangi pemilu. Upaya itu diyakininya dilakukan oleh Presiden incumbent yang didukung penuh militer, Thein Sein.

Menurut pengamatannya, Thein Sein tengah mencoba mengamandemen beberapa undang-undang pemilu yang dinilai dapat memuluskan langkahnya jadi orang nomor satu di negara yang dulunya bernama Burma tersebut.  Lebih jauh lagi, ia menuduh Thein Sein berencana menunda pemilu sampai UU baru disahkan.

"Kami tidak pernah berpikir kalau memboikot pemilu merupakan pilihan terbaik," sebut Suu Kyi seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (4/4/2015).

"Tapi sama sekali tidak menyampingkan opsi tersebut, segala pilihan yang akan kami ambil masih terbuka lebar," tegas dia.

Meski demikian dia masih berharap pemilu Myanmar bisa terlaksana tepat waktu. Pasalnya, pemilihan umum merupakan ujian penting bagi negaranya apakah sudah menjadi negara demokrasi atau belum.

Bukan pertama kali NLD yang Suu Kyi memboikot pemilu. Langkah serupa diambil partai oposisi terbesar ini pada 2010.

Pemboikotan tersebut berakibat buruk bagi Suu Kyi. Rival utamanya Thein Sein berhasil memenangi pemilu dengan mudah dan menjadi Presiden Myanmar.

Sejak NLD lahir, pemerintah Junta Militer Myanmar selalu menganggap partai ini sebagai ancaman terbesarnya. Ketakutan itu terbukti.

Di pemilu 1990, NLD menang mutlak. Pemerintah Myanmar kala itu pun tak tinggal diam. Hasil pemilu ditolak. Aung San Suu Kyi pun jadi tahanan politik dan dilarang berpolitik selama lebih dari satu dekade. (Ger/Ein)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya