Solusi Perbatasan Maritim Masih Jadi Ganjalan Indonesia-Thailand, Kenapa?

Pertemuan bilateral antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand belum bisa menghasilkan solusi tentang isu perbatasan maritim. Ini alasannya...

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 06 Jul 2018, 17:26 WIB
Diterbitkan 06 Jul 2018, 17:26 WIB
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai (kiri) dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dalam agenda Joint Commission Meeting di Yogyakarta, 6 Juli 2018. (Liputan6.com/Happy Ferdian)
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai (kiri) dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dalam agenda Joint Commission Meeting di Yogyakarta, 6 Juli 2018. (Liputan6.com/Happy Ferdian)

Liputan6.com, Yogyakarta - Agenda bilateral bertajuk Joint Commission Meeting (JMC) yang digelar oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand menyisakan beberapa pembahasan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama.

Salah satu penyelesaian tertunda dari pertemuan bilateral yang berlangsung di Yogyakarta pada 5-6 Juli 2018 itu adalah tentang isu perbatasan maritim, di mana Indonesia memiliki hak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"ZEE itu sebenarnya bersifat sensitif, apalagi jika terkait dengan masih maraknya kasus ilegal fishing," kata Menlu RI Retno Marsudi, Jumat (6/7/2018).

Ditambahkan oleh Menlu Retno, perbatasan maritim memiliki hitung-hitungan yang kompleks, sehingga harus terus dijaga dan dipantau pembahasannya secara kontinyu.

"Jangan sampai kemudian overlapping, masing-masing negara mengklaim batas wilayah secara sepihak," lanjut Menlu Retno mengingatkan.

Di lain pihak, Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki hak khusus terkait perbatasan maritim. Namun, hal itu tidak berarti menghalangi partisipasi Negeri Gajah Putih dalam menjaga perdamaian di laut.

"Saya melihat kasus ilegal fishing, baik yang disengaja atau tidak, menjadi masalah yang kerap mengiringi isu perbatasan maritim," kata Menlu Don.

Menurutnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terus dipelihara oleh masing-masing negara yang memiliki persinggungan batas maritim.

Hal ini bertujuan mencegah kesalahpahaman di laut yang berisiko memicu konflik, terutama dengan negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. 

"Aturan tegas juga harus dibarengi edukasi terhadap masyarakat luas. Dan Thailand, meski tidak terlibat jauh, namun berkomitmen untuk mendukung cita-cita keamanan laut di wilayah (Asia Tenggara)," jelas Menlu Don.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

 

Membahas Isu People to People

Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai (kiri) dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dalam agenda Joint Commission Meeting di Yogyakarta, 6 Juli 2018. (Liputan6.com/Happy Ferdian)
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai (kiri) dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dalam agenda Joint Commission Meeting di Yogyakarta, 6 Juli 2018. (Liputan6.com/Happy Ferdian)

JMC kali ini merupakan yang kesembilan kalinya digelar oleh kedua negara, di mana sebelumnya dilakukan di Thailand pada 2013 silam.

Kali ini, JMC fokus membahas isu people to people di berbagai sektor, mulai dari sosial-budaya, pendidikan, ekonmi dan perdagangan, serta pariwisata.

Menurut juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir, pertemuan bilateral tersebut membahas tinjauan berbagai kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Thailand.

Sementara itu di sektor ekonomi dan perdagangan, Jubir Tata juga memaparkan sekilas tentang kondisi investasi dan kerja sama bisnis antara kedua negara.

Disebutnya bahwa infrastruktur serta beberapa sektor strategis, seperti tambang dan manufaktur, diupayakan semakin solid melalui pembahasan di agenda JMC.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya