India Gagal Berantas Pencucian Uang, Meski Rupee Kertas Sudah Ditarik dari Pasaran

Liputan6.com, New Delhi - Laporan data dari Bank Sentral India menyebut kebijakan penarikan uang kertas bernominal tinggi, gagal memenuhi harapan untuk mendeteksi "kekayaan yang disembunyikan", atau pencucian uang.

Hasil tersebut seketika dikritik keras oleh banyak pakar keuangan dan pihak oposisi, yang menyebutnya sebagai sebuah kesia-siaan.

Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (31/8/2018), kebijakan menarik uang kertas (demonetisasi) rupee dengan nominal 500 rupee dan 1.000 rupee, diterapkan sejak 2016, dan mencapai batas akhir pada Rabu 29 Agustus.

Langkah itu, kata pemerintah, ditujukan untuk mempersulit para penimbun kekayaan yang tidak diumumkan, atau "uang gelap", untuk menukarkan uang tunai mereka di bank.

Menurut laporan tahunan Bank Sentral India, total penarikan tersebut mencapai US$ 216,7 miliar (setaar Rp 3,885 triliun) atau 99,3 persen dari catatan yang beredar pada 8 November 2016, ketika kebijakan terkait mulai diterapkan.

"Sebagian besar kemungkinan hasil tindak pencucian uang telah dimusnahkan. Pemerintah gagal meraih prediksi 20 persen 'uang hitam' dari nilai total kebijakan penarikan uang tunai tersebut, dan Bank Sentral telah cukup menjelaskannya," kata Pronab Sen, mantan kepala ahli statistik India.

"Data baru ini juga menunjukkan bahwa dorongan untuk memindahkan sistem keuangan India menjadi ekonomi digital tidak berhasil. Pelajarannya adalah bahwa Anda tidak dapat menghindari ekonomi berbasis uang tunai," lanjutnya berpendapat.

Kebijakan menarik seluruh cetakan uang nominal 500 dan 1.000 rupee, yang mewakili 86 persen mata uang yang beredar di India, menyebabkan gangguan cukup serius terhadap perekonomian setempat.

Tetapi para menteri dari pemerintahan PM Narendra Modi bersikeras bahwa "orang-orang jujur ​​telah dihormati dan yang tidak jujur ​​telah terganggu".

Dalam pidato pada malam peresmian kebijakan tersebut, PM Modi mengatakan dia melarang peredaran uang kertas nomonal tinggi untuk melumpuhkan korupsi dan pemalsuan uang yang kian meningkat di India.

Segera setelah mengumumkan arahan, sang perdana menteri --dikutip oleh media lokal-- mengatakan: "jika Anda menemukan sesuatu yang salah dalam niat atau tindakan saya, gantung saya di depan umum".

Pada Rabu 29 Agustus, politisi oposisi dan Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal men-twit pertanyaan: "Orang memiliki hak untuk tahu apa yang dicapai melalui demonetisasi?"

Kebijakan yang dinilai mendadak oleh banyak kalangan itu memicu pelambatan tajam ekonomi India, di mana hingga kuartal ketiga 2017, pertumbuhannya mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Simak video pilihan berikut: 

Sementara itu, mengikuti desakan pemerintah untuk menukarkan pecahan uang kertas 500 dan 1.000 rupee sebelum tenggat akhir pekan lalu, banyak warga di India mengaku kesulitan dalam mengakses alat pembayaran tunai.

Banyak mesin ATM kehabisan uang tunai, dan toko-toko yang melayani jasa pembayaran digital, diserbu konsumen selama beberapa minggu menjelang tenggat waktu pengembalian yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, beberapa laporan media India mengatakan sejumlah orang tewas karena tidak kuat berdiri mengantre menukarkan nominal terkait di berbagai bank di seluruh Negeri Hindustan, terutama di kawasan pedesaan.

Mantan menteri Sen, yang juga seorang ekonom, berpendapat bahwa larangan tunai tersebut menjadi pukulan berat bagi sektor informal India.

"Kebutuhan modal sektor informal dipenuhi oleh rentenir dan pasar kredit non-perbankan. Demonetisasi secara serius menyulitkan kategori ini yang bergantung pada transaksi tunai. Jadi, sekarang, keuangan yang tersedia untuk ekonomi informal telah terpukul, dan kian melemahkan potensi ekonomi di pedesaan," kata Sen.

Surinder Sindhu, seorang petani di Rohtak di negara bagian Haryana, mengingat kepanikan dan kekacauan menyusul larangan uang tunai di musim dingin 2016 lalu.

"Awalnya saya senang karena saya pikir ini akan mempersulit semua orang yang melakukan korupsi. Tetapi keudian, hal itu menjadi mimpi buruk karena kami tidak punya uang untuk membeli bibit tananam, dan kala itu, pernikahan putri saya tinggal menunggu beberapa minggu lagi. Tidak ada uang di bank, orang miskin paling menderita," katanya kepada Al Jazeera.