Selandia Baru Perketat Aturan Visa Pekerja Jangka Pendek, Ini Alasannya

Selandia Baru mengumumkan rencana untuk memperketat aturan visa pekerja jangka pendek.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Des 2018, 08:31 WIB
Diterbitkan 19 Des 2018, 08:31 WIB
Paspor
Ilustrasi (iStockphoto)

Liputan6.com, Wellington - Selandia Baru, pada Selasa 18 Desember 2018, mengumumkan rencana untuk memperketat aturan visa pekerja jangka pendek guna mendorong para perusahaan mempekerjakan lebih banyak warga setempat serta mengirim lebih banyak pekerja migran ke wilayah-wilayah di luar kota utamanya.

Kerangka baru yang diusulkan itu akan meningkatkan pengawasan oleh perusahaan yang berencana mempekerjakan para migran dengan visa pekerja sementara.

Pengawasan itu termasuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa memang sudah tidak ada warga Selandia Baru yang bisa melakukan suatu pekerjaan.

"Secara keseluruhan, proposal tersebut akan memastikan bahwa akses untuk mendapatkan visa pekerja akan semakin dipadankan dengan keadaan di mana pekerja (migran) benar-benar dibutuhkan serta berketerampilan tinggi, dan bahwa sistemnya memberikan lebih banyak keuntungan serta dukungan bagi para perusahaan untuk merekrut lebih banyak warga Selandia Baru," kata Menteri Keimigrasian Iain Less-Galloway, seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/12/2018).

"Perubahan-perubahan yang diajukan itu merupakan pergeseran yang penting dalam hal bagaimana kita menjalankan sistem keimigrasian kita hingga dapat memenuhi kepentingan perekonomian Selandia Baru dan wilayah-wilayah kita," katanya dalam pernyataan.

Pemerintah Selandia Baru mengatakan akan menerima permintaan konsultasi, dari perusahaan-perusahaan yang terdampak, hingga Maret. Pemerintah akan mengambi keputusan akhir mengenai kerangka tersebut pada pertengahan 2019.

 

Simak video pilihan berikut:

 

Rencana Lama

Jacinda Ardern
PM Selandia Baru Jacinda Ardern (AP Photo/Nick Perry)

Pemerintahan --pimpinan Partai Buruh-- Perdana Menteri Jacinda Ardern mengambil prakarsa itu pada 2017, dengan memberikan janji saat kampanye bahwa pihaknya akan memperketat masalah migrasi guna mengendurkan ketegangan menyangkut infrastruktur dan krisis perumahan, yang sensitif dari kaca mata politik.

Menteri Keimigrasian tidak mengatakan sejauh apa aturan-aturan baru itu diperkirakan akan mengurangi migrasi.

Data statistik resmi menunjukkan bahwa angka migrasi sudah menurun menjadi 61.800 pada Oktober. Angka itu merupakan yang terendah dalam tiga tahun belakangan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya