Meski Tuai Kontroversi, Australia Dukung Jepang Perkuat Armada Pertahanannya

Liputan6.com, Tokyo - Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, mendukung rencana Jepang untuk memperkuat armada pertahanannya.

Dukungan tersebut tetap diberikan, meskipun terdapat kekhawatiran akan dapat melanggar konstitusi negara Jepang.

Dalam kunjungannya ke Tokyo, Pyne menemui Menteri Pertahanan Jepang. Selain itu, ia juga memeriksa Kapal Induk Izumo, yang sangat kontroversial di Armada Angkatan Laut. Kapal tersebut akan digunakan untuk mengangkut jet temput F35 buatan Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari ABC Indonesia pada Rabu (23/1/2019).

Christopher Pyne mengatakan bahwa ia berharap Jepang bersama dengan Australia dapat lebih banyak berkontribusi dalam operasi keamanan di Laut China Selatan.

"Pemerintah Australia mendukung Jepang meningkatkan kemampuan militernya baik dari sudut pandang pertahanan maupun dari sudut pandang memastikan Jepang memiliki kapasitas penempatan ke depan," tutur Pyne.

Saksikan video berikut:

Dalam Pedoman Pertahanan yang baru, Jepang berencana untuk memiliki rudal jelajah yang digunakan untuk mengenai musuh.

Hal tersebut sangat kontroversial karena dianggap melanggar prinsip pasifis Jepang yang menjiwai Konstitusi Demokrasi pasca-Perang Dunia II.

Perlu diketahui bahwa dalam konstitusinya, Jepang tidak diperbolehkan memiliki armada militer. Dalam rangka menjaga keamanan nasional, negeri sakura tersebut mengikatkan pertahanan nasional dalam payung aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

Hanya sebatas armada pertahanan bernama Self Defense Force (SDF) yang diperbolehkan oleh konstitusi.

Langkah Jepang untuk memperkuat armada pertahanan bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, meskipun Presiden Trump telah bertemu dengan Presiden Kim Jong Un beberapa waktu lalu, namun belum terlihat langkah konkret Korea Utara (DPRK) dalam upaya denuklirisasi.

Meskipun memang telah lama Perdana Menteri Shinzo Abe ingin merevisi konstitusi negaranya, beberapa negara mendesak agar Jepang tetap pada status quo. Salah satunya adalah China yang mendesak Jepang untuk tetap berpegang pada kebijakan pertahanan dan pembangunan yang damai saja.