Menlu: Diplomasi Digital Alat untuk Melawan Ekstremisme hingga Terorisme

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya men-digitalisasi kerja diplomasi sebagai alat untuk melawan ancaman kekerasan berbasis kebencian, ekstremisme hingga terorisme yang merebak.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 10 Sep 2019, 11:26 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2019, 11:26 WIB
Bahas Perdamaian, Menlu Afghanistan Temui Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi internet dan digital dalam diplomasi, sebagai alat untuk melawan ancaman kekerasan berbasis kebencian, ekstremisme hingga terorisme yang merebak.

Hal itu disampaikan oleh Menlu RI saat membuka secara resmi Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) bertajuk 'Digital Diplomacy: Challenges and Opportunities' di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Perhelatan itu dihadiri oleh perwakilan selevel menteri dan diplomat top dari 10 negara ASEAN dan 6 negara lain, seperti Australia, China, Selandia Baru, India, Korea Selatan, dan Jepang.

"Teknologi internet dan alat media baru harus dimanfaatkan dalam melawan ancaman kekerasan berbasis ekstremisme di internet," kata Retno.

Mantan duta besar RI untuk Belanda itu juga menekankan bahwa komunitas internasional harus aktif mengeksplorasi pemanfaatan internet dan teknologi digital terkait hal tersebut.

"Di sinilah diplomasi diperlukan, untuk memastikan bahwa media sosial dan platform online dapat berkontribusi pada perang melawan ekstremisme dan kekerasan terorisme," kata Menlu RI.

Simak video pilihan berikut:

Diplomasi Digital Perlu Kolaborasi

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, membuka Regional Conference on Digital Diplomacy di Jakarta (10/9/2019) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, membuka Regional Conference on Digital Diplomacy di Jakarta (10/9/2019) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Namun, Menlu RI Retno Marsudi menekankan bahwa diplomat, sebagai ujung tombak diplomasi, tidak bisa bekerja sendiri.

Pemerintah, pejabat bahkan diplomat perlu melobi dan berkolaborasi dengan berbagai perusahaan raksasa teknologi digital dan internet dewasa ini untuk melawan kekerasan berbasis kebencian, ekstremisme hingga terorisme.

"Kita perlu melobi raksasa teknologi seperti Facebook, Google, Instagram, dan Twitter untuk menyebarkan pesan damai, melawan ekstremisme kekerasan dan ideologi teroris melalui platform mereka," tegas Retno.

Retno mengatakan, kolaborasi itu pada hakikatnya cukup sederhana, mendorong perusahaan teknologi digital raksasa memenuhi tanggung jawab moralnya "dalam menyediakan platform untuk para pemimpin dunia, pemimpin agama, dan pemimpin masyarakat untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian online."

Sekilas RCDD

Seperti dikutip dari Kemlu.go.id, RCDD merupakan sebuah tindak lanjut terhadap International Seminar on Digital Diplomacy: Beyond Social Media yang diselenggarakan di Jakarta pada 12 Juli 2018. Konferensi RCDD, yang diselenggarakan 10-11 September 2019, menjamu perwakilan pemerintah, diplomat, pemangku kepentingan, pakar, praktisi dan industri bidang digital dari Indonesia dan kawasan Asia - Pasifik.

Konferensi itu akan menjadi platform bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di wilayah ini untuk membahas peluang dan tantangan mengenai bagaimana diplomat dan pemangku kepentingan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk berkomunikasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan. RCDD juga akan memungkinkan kerjasama di masa depan dalam mempersempit kesenjangan teknologi dan digital di wilayah tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya