4 Prioritas PBB Saat Tangani Dampak Pandemi Corona COVID-19 di Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Virus Corona COVID-19 telah memberi dampak bagi seluruh negara dalam berbagai dampak. Dalam hal ini, wilayah Asia Tenggara menjadi salah satunya. 

Pihak PBB menilai bahwa negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia di antaranya, telah bertindak cepat untuk memerangi pandemi dan menghindari dampak terburuknya. Di tambah lagi, kerjasama regional juga telah diperkuat di berbagai sektor.

Asia Tenggara telah melaporkan secara signifikan bahwa angka kasus Virus Corona COVID-19 yang dikonfirmasi dan kematian terkait lebih rendah, berdasarkan basis per kapita, daripada sebagian besar wilayah global lainnya.

Selain itu, pandemi juga telah menyoroti adanya ketidaksetaraan yang mendalam, kekurangan dalam tata kelola dan keharusan untuk jalur pembangunan berkelanjutan.

Maka dari itu, PBB memiliki empat prioritas utama dalam memerangi dampak dari pandemi.

Berikut ini uraiannya, seperti disampaikan dalam dalam acara pengarahan virtual terkait dampak pandemi Corona COVID-19 di wilayah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik, Armida Salsiah Alsjahbana pada Kamis (30/7/2020):

Berikut adalah empat bidang yang dinilai sangat penting untuk pemulihan situasi, yang mengarah ke masa depan yang lebih berkelanjutan, tangguh dan inklusif:

1. Menangani ketimpangan.

PBB menilai bahwa segala tindakan jangka pendek maupun panjang harus memenuhi kebutuhan kelompok rentan: termasuk orang-orang di ekonomi informal, perempuan dan anak perempuan, penyandang cacat, migran dan pengungsi.

2. Menjembatani kesenjangan digital.

Dengan kemajuan di zaman digital, semua orang dan komunitas diharapkan tidak tertinggal atas alasan kesadaran digital, literasi dan akses.

3. Menghijaukan ekonomi.

Negara-negara Asia Tenggara dapat menanamkan keberlanjutan jangka panjang dan inklusivitas dalam paket tanggapan dan pemulihan COVID-19, termasuk meningkatkan investasi dalam ekonomi yang mengutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan praktik tata pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, PBB mengharapkan sikap saling menghormati dan memenuhi hak asasi manusia yang mendasar serta melindungi ruang sipil.