Aturan Baru, Beijing Bakal Lindungi Whistleblower Pemberi Info Darurat Kesehatan

Beijing - Pemerintah ibu kota China, Beijing mengumumkan akan menawarkan penghargaan kepada petugas kesehatan yang mengungkap informasi penting tentang keadaan darurat kesehatan yang kemungkinan akan terjadi.

Beijing berkomitmen akan memberikan perlindungan hukum dan memastikan keselamatan mereka.

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari peraturan tanggap darurat kesehatan masyarakat di Kota Beijing yang telah disetujui dalam sesi Komite Tetap Kongres Rakyat Kota Beijing ke-15 pada Jumat 25 September 2020.

Berdasarkan peraturan tersebut, seperti diberitakan DW Indonesia, Selasa (29/9/2020), setiap organisasi atau individu dapat melompati rangkaian rantai komando dan melaporkan risiko kesehatan langsung ke pemerintah daerah. Selama tidak ada niat jahat dari pelapor, mereka tidak akan menghadapi hukuman jika informasi tersebut ternyata tidak akurat.

Beijing juga akan membentuk dan memperkuat sistem pelaporan informasi, mendirikan rumah sakit spesialis penyakit menular dan menetapkan "pengawas" di tengah masyarakat untuk mengawasi gejala penyakit seperti demam.

Saksikan Juga Video Ini:

Kota Wuhan, daerah asal wabah COVID-19 merebak telah mendapat sorotan tajam internasional, karena memperlakukan tenaga medis yang pertama kali mencoba mengungkap detail penyakit mirip pneumonia baru pada akhir 2019 ibarat pelaku kriminal berat.

Li Wenliang, seorang dokter yang pertama kali mengungkap Virus Corona COVID-19 pada akhir tahun lalu, mendapat peringatan keras dari polisi setempat. Dokter Li bahkan harus menandatangani pernyataan bahwa dia menyebar kebohongan.

Kematian Li akibat Virus Corona COVID-19 memicu kemarahan nasional maupun internasional.

Pejabat China telah mengakui bahwa wabah COVID-19 memperlihatkan kekurangan pemerintah dalam menangani epidemi. Mereka berjanji akan meningkatkan sistem peringatan dini dan membebaskan arus informasi.

Pada Mei lalu, pemerintah pusat mengatakan akan memberdayakan pusat pengendalian penyakit lokal dan mengambil tindakan dini jika terjadi wabah baru, meskipun para ahli mengatakan tindakan tersebut tidak cukup untuk mengatasi kekurangan "sistemik".

Para pejabat China mengatakan sistem politik top-down China tidak memberikan otoritas atau pendanaan kepada pemerintah daerah, untuk mengambil tindakan segera yang diperlukan untuk mengatasi wabah.

Bulan lalu, pemerintah Kota Shenzhen juga meluncurkan pedoman baru yang memungkinkan pekerja medis untuk mengungkap informasi tentang penyakit menular. Mereka juga memberi wewenang kepada otoritas lokal untuk mengambil tindakan darurat lebih cepat.