Joe Biden Setop Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko di Era Donald Trump

Liputan6.com, Washington, D.C. - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyetop anggaran pembangunan tembok perbatasan di era Donald Trump. Ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Biden.

Dilansir BBC, Jumat (12/2/2021), Presiden Biden berkata tidak ingin lagi uang pajak rakyat digunakan untuk pembangunan tembok.

Pada 2019, Donald Trump mengeluarkan perintah darurat yang membuatnya bisa menggunakan dana militer untuk konstruksi tembok selatan tanpa persetujuan Kongres. Perintah itulah yang dicabut Biden.

Pembangunan tembok di selatan AS adalah janji kampanye Trump pada 2016. Ketika masa jabatan Trump berakhir, totalnya ada US$ 25 miliar yang dipakai untuk pembangunan tembok.

Selama Trump menjabat, ia mendirikan 80 mil (128 kilometer) tembok di selatan. Ia juga mengganti 400 mil (643 km) struktur yang eksisting.

Sebelum Trump menjabat, ada 654 mil (1.052 kilometer) tembok di perbatasan selatan AS untuk menghalau imigran ilegal. Partai Demokrat menolak keras pembangunan tembok Trump karena dianggap tak efektif.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa (2/2) membatalkan sejumlah kebijakan mantan presiden Donald Trump.

Pembatalan kebijakan itu salah satunya berkaitan dengan imigrasi dan tempat tinggal para imigran. 

Pemerintahan Biden memerintah peninjauan proses tempat tinggal di perbatasan AS-Meksiko dan sistem imigrasi.

Selain itu, ia juga membentuk satuan tugas guna mempertemukan kembali keluarga migran yang dipisahkan imbas kebijakan "nol toleransi" Trump 2018 silam.

"Kami akan bekerja untuk menghapus rasa malu secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara langsung merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka," kata Biden, saat menandatangani tiga perintah eksekutif terkait imigrasi di Gedung Putih, seperti dikutip dari US News, Rabu (3/2/2021).

Perintah eksekutif tersebut juga menyerukan serangkaian tinjauan dan laporan yang dapat memicu perubahan kebijakan dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, juga memberikan bantuan langsung kepada imigran yang dilarang pada era pemerintahan Trump.

Sebelumnya, para pendukung imigrasi telah mendesak pemerintahan baru Demokrat untuk segera membatalkan kebijakan Trump, tetapi para penasihat Biden mengatakan mereka perlu waktu untuk mengatasi pembatasan imigrasi dan menerapkan sistem yang lebih ramah terhadap imigran.

"Ini tidak akan terjadi dalam semalam," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki.

Diketahui bahwa membalikkan kebijakan Trump perlu dilakukan secara hati-hati. Kemudian bersamaan dengan itu, Biden mencoba mencegah lonjakan imigrasi ilegal.

Jika pemerintahannya bergerak terlalu cepat dan gagal mengikuti prosedur yang tepat, penentang Biden juga dapat menggagalkan atau memperlambat agendanya dengan tuntutan hukum.

Kewaspadaan itu dilakukan ketika Biden mencabut perintah yang dikenal sebagai "Title 42", yang dikeluarkan Trump untuk menghentikan penyebaran Virus Corona COVID-19 dan memungkinkan otoritas AS mengusir hampir semua orang yang tertangkap melintasi perbatasan secara ilegal.

Namun, dia mengamanatkan peninjauan Migrant Protection Protocols (MPP), yang memerintahkan 65.000 pencari suaka di Meksiko untuk menunggu sidang pengadilan mereka.

Sementara itu, di seberang perbatasan Meksiko, para migran yang terdaftar MPP mengatakan ingin mengetahui rencana Biden terkait program tersebut.