Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Umumkan Tiga Langkah Perdamaian

Liputan6.com, Kabul - Berbicara dalam konferensi terkait Afghanistan, Presiden Ashraf Ghani menjelaskan proses tiga langkah untuk membuat, membangun dan mempertahankan perdamaian yang menurutnya akan menghasilkan negara yang berdaulat, demokratis, bersatu, netral, dan terhubung.

Konferensi "Heart of Asia" selama dua hari di ibu kota Tajikistan, Dushanbe, merupakan salah satu penyelenggaraan konferensi regional yang diprakarsai sebagai upaya untuk memulai proses perdamaian Afghanistan yang macet.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (31/3/2021) kedua pihak yang terlibat dalam konflik puluhan tahun itu mulai bernegosiasi pada September 2020 di ibu kota Qatar, Doha, namun belum menghasilkan kemajuan.

Tahap pertama rencana Ghani itu akan melibatkan penyelesaian negosiasi politik dengan Taliban yang didukung Loya Jirga, sebuah perkumpulan tradisional yang terdiri dari tokoh-tokoh Afghanistan yang berpengaruh.

"Ini juga akan mencakup gencatan senjata dan pencapaian konsensus mengenai prinsip-prinsip pembentukan pemerintahan untuk membangun perdamaian di dalam kerangka konstitusi dengan mandat yang terikat oleh waktu, dan mencapai puncaknya dengan sebuah pemilihan presiden yang diawasi dan dipantau secara internasional," katanya dalam pertemuan tersebut.

Fase ini, kata presiden Afghanistan, harus diakhiri dengan pemilu di bawah pengawasan internasional sekaligus membuka jalan pada tahapan untuk mempertahankan perdamaian melalui "rekonsiliasi nasional, reintegrasi para pejuang dan pengungsi, mendefinisikan prioritas keamanan, pembangunan, dan pemerintahan baru kami."

Saksikan Video Berikut Ini:

Sementara usulan pembentukan pemerintah transisi sejalan dengan usulan Amerika Serikat.

Usulan kali ini berbeda dalam penekanannya untuk tetap berpegang pada kerangka konstitusi saat ini, sesuatu yang ditolak oleh Taliban Afghanistan.

Usulan ini juga berbeda karena penekanannya pada pemilihan sebagai dasar bagi pengalihan kekuasaan. Proposal AS mengharapkan sebuah "pemerintahan perdamaian" transisi yang ditunjuk "sesuai dengan prinsip kesetaraan di antara kedua pihak dalam perjanjian itu, dengan pertimbangan khusus untuk menyertakan kaum perempuan dan semua anggota kelompok etnis di seluruh jajaran pemerintah."

Ghani diperkirakan akan membawa rencana itu ke konferensi di Turki, diharapkan dalam beberapa minggu ke depan, diawasi dengan hati-hati sebagai bagian dari dorongan AS bagi peningkatan diplomasi regional."