Perubahan Iklim Diprediksi Mampu Tenggelamkan 42 Negara Kecil

Liputan6.com, London - Beberapa negara terkecil di dunia bisa menghilang tanpa tindakan pada pertemuan puncak PBB yang akan datang untuk mengatasi perubahan iklim, sekretaris jenderal Persemakmuran memperingatkan dalam sebuah wawancara Rabu (12/10).

"Ancaman terhadap 42 negara bagian kecil itu ada," kata Baroness Patricia Scotland kepada AFP.

"Perkataan orang-orang tidak berarti apa yang mereka katakan, yaitu negara-negara kecil ini akan hilang."

Pengacara kelahiran Dominika dan mantan menteri pemerintah Inggris, yang memimpin asosiasi Persemakmuran negara-negara bekas kerajaan Inggris, berbicara selama kunjungan ke Roma yang mencakup pembicaraan dengan Paus Fransiskus.

Dia mengatakan, beberapa anggota terkecil Persemakmuran, seperti beberapa pulau Pasifik dataran rendah, mereka mencari tempat baru untuk dikunjungi karena kenaikan permukaan laut sangat berbahaya sekarang.

Dia juga mengecam dampak buruk dari badai yang lebih sering terjadi, termasuk di negara asalnya.

"Dominika biasanya terlihat seperti Taman Eden," katanya.

Namun, setelah Badai Maria 2017 "bahkan kulit pohon telah dilucuti, tidak ada satu pun daun hijau yang tersisa. Itu seperti Armageddon," kata Patricia, seperti diansir dari Global Times, Jumat (15/10/2021).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pembicaraan iklim PBB di kota Glasgow, Skotlandia dari 31 Oktober hingga 12 November bertujuan untuk mengamankan kesepakatan global tentang dekarbonisasi ekonomi dunia dan memetakan jalan umat manusia menjauh dari bencana pemanasan global.

Skotlandia bersikeras bahwa umat manusia tidak punya pilihan selain bertindak, mencatat bahwa negara-negara miskin yang terkena perubahan iklim juga membutuhkan bantuan utang dan vaksin yang ekstensif.  

"Kita semua berada dalam badai yang sama, tetapi kita jelas tidak berada di kapal yang sama," katanya. Persemakmuran menyatukan 54 negara dan 2,6 miliar orang, dan Patricia adalah pemimpin wanita pertama.

Masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2020, tetapi pertemuan puncak untuk memutuskan apakah akan mengangkatnya kembali atau menggantinya telah ditunda dua kali karena pandemi COVID-19. 

"Saya tentu memiliki begitu banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan sehingga saya sangat berharap untuk tetap berada di posisi saya, tetapi ini adalah masalah bagi negara-negara anggota untuk memutuskan," katanya.

Reporter: Cindy Damara