Negosiasi Damai Buntu, Dubes Ukraina untuk RI Sebut Rusia Tak Becus

Liputan6.com, Jakarta - Negosiasi antara Ukraina dan Rusia menemui jalan buntu. Sulit menemukan jalan tengah di antara keduanya. Ukraina menyebut bahwa tak akan pernah mau menukar wilayahnya dengan kesepakatan damai.

“Secara ideologis tidak dapat diterima bagi kami untuk memberikan sesuatu kepada Federasi Rusia dan berpura-pura bahwa itu adalah semacam perang yang mudah,” kata Mykhailo Podolyak, seorang anggota delegasi Ukraina untuk pembicaraan damai dengan Rusia.

Menanggapi ini, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyebut bahwa Rusia tak becus.

"Rusia tak becus (capable) tiap negosiasi," ujar Dubes Vasyl.

"Buktinya masih banyak wilayah Ukraina yang hancur. Apa tujuan dari negosiasi ini?," ujar Dubes Vasyl.

"Apakah kita butuh negosiasi? Ya butuh. Sejak awal kami melakukan negosiasi. Namun Rusia tidak menghentikan bombardir. Siapa yang tidak capable di negosiasi ini" katanya.

Dikutip dari laman Xinhua, Rabu (18/5/2022) Ukraina tidak akan menyetujui gencatan senjata dengan Rusia tanpa penarikan pasukan karena Rusia akan menguasai sebagian wilayah Ukraina, tambahnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa (17/5) mengadakan pembicaraan telepon terpisah dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam percakapannya dengan Scholz, Zelensky membahas situasi di garis depan, soal prospek perdamaian dan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia atas konflik yang terjadi dengan Ukraina.

Dalam pembicaraan dengan Macron, Zelensky memberi tahu pemimpin Prancis tentang jalannya permusuhan dalam konflik Rusia-Ukraina, operasi untuk menyelamatkan militer dari Azovstal dan visi prospek proses negosiasi dengan Rusia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Evakuasi pasukan Ukraina dari pabrik baja Azovstal di Mariupol adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelamatkan mereka, kantor berita Ukraina melaporkan Selasa (17/5), mengutip Wakil Menteri Pertahanan Hanna Malyar.

"Sayangnya, pemblokiran militer tidak mungkin dilakukan dalam situasi ini. Tidak ada formula keselamatan lain selain yang saat ini digunakan. Itu satu-satunya jalan keluar," kata Malyar.

Pasukan militer Ukraina telah sepenuhnya memenuhi misi tempur mereka di Mariupol, kata Malyar, menambahkan bahwa operasi penyelamatan dari Azovstal akan berlanjut sampai tentara Ukraina pulang dari wilayah yang tidak terkendali.

Para pejabat Rusia dan Ukraina mengatakan bahwa negosiasi tentang solusi untuk krisis saat ini telah ditangguhkan karena prosesnya menemui jalan buntu.

"Pembicaraan tidak berlangsung. Ukraina sebenarnya telah menarik diri dari proses negosiasi," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa Rusia belum menerima tanggapan dari Ukraina atas rancangan perjanjiannya.

"Hari ini proses negosiasi ditangguhkan. Itu ditangguhkan karena tidak ada perubahan atau gejolak signifikan setelah komunike Istanbul," kata Mykhailo Podolyak, anggota delegasi Ukraina, seperti dikutip oleh kantor berita Interfax-Ukraina.

Presiden Biden diperkirakan akan menandatangani dalam beberapa hari mendatang paket bantuan keamanan senilai $ 40 miliar yang akan meningkatkan aliran rudal, roket, artileri dan drone ke Ukraina yang dilanda perang.

Tetapi yang masih belum jelas adalah kemampuan Washington untuk melacak senjata-senjata kuat saat mereka memasuki salah satu pusat perdagangan senjata terbesar di Eropa, demikian seperti dikutip dari MSN News, Minggu (15/5/2022).

Pasar senjata ilegal Ukraina telah menggelembung sejak invasi awal Rusia pada tahun 2014, didukung oleh surplus senjata longgar dan kontrol terbatas pada penggunaannya.

Kenyataan yang tidak nyaman bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini terjadi di tengah permohonan mendesak dari Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyediakan artileri yang diperlukan untuk melawan pasukan Rusia di timur dan selatan negara itu.

Seruan pemimpin Ukraina dikreditkan dengan menyatukan anggota parlemen DPR di balik permintaan pendanaan terbaru dalam pemungutan suara bipartisan 368 banding 57 pada hari Selasa.

Tetapi masuknya senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memicu kekhawatiran bahwa beberapa peralatan dapat jatuh ke tangan musuh-musuh Barat atau muncul kembali dalam konflik yang jauh - selama beberapa dekade mendatang.

"Tidak mungkin untuk melacak tidak hanya ke mana mereka semua pergi dan siapa yang menggunakannya, tetapi bagaimana mereka digunakan," kata Rachel Stohl, seorang ahli kontrol senjata dan wakil presiden di Stimson Center.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unit-unit Ukraina yang dipasoknya sambil memaksa Kyiv untuk menandatangani perjanjian yang "tidak mengizinkan transmisi ulang peralatan ke pihak ketiga tanpa otorisasi pemerintah AS sebelumnya."

Tetapi cara untuk menegakkan kontrak semacam itu relatif lemah - dan dibuat lebih lemah oleh sejarah kepatuhan campuran Washington sendiri, baru-baru ini bulan lalu.

Pada pertengahan April, Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam konflik Ukraina dengan mengumumkan bahwa mereka akan mentransfer armada helikopter Mi-17 ke Ukraina yang awalnya dibeli dari Rusia sekitar satu dekade lalu.

Penjualan awal pesawat mengharuskan Amerika Serikat untuk menandatangani kontrak yang berjanji untuk tidak mentransfer helikopter ke negara ketiga "tanpa persetujuan Federasi Rusia," menurut salinan sertifikat yang diposting di situs web Layanan Federal Rusia tentang Kerjasama Militer-Teknis.

Rusia telah mengecam transfer itu, dengan mengatakan itu "sangat melanggar dasar-dasar hukum internasional."

Pakar senjata mengatakan agresi brutal Rusia di Ukraina lebih dari membenarkan dukungan AS, tetapi pelanggaran kontrak senjata menghancurkan fondasi upaya kontra-proliferasi.

"Melanggar perjanjian penggunaan akhir itu adalah ancaman serius bagi kapasitas yang mendasari, tetapi lemah, bagi negara-negara untuk mengendalikan bagaimana senjata digunakan," kata Jeff Abramson, seorang ahli transfer senjata konvensional di Asosiasi Kontrol Senjata.

Seorang juru bicara Pentagon menolak kritik tersebut, menyebut tuduhan Rusia sebagai gangguan dan transfer "diizinkan di bawah hukum AS dan konsisten dengan prioritas keamanan nasional kami."

"Klaim Rusia adalah upaya yang tidak jujur untuk mengalihkan perhatian dari invasi Rusia yang tidak beralasan dan sejarah tindakan agresifnya terhadap Ukraina sejak 2014," kata Letnan Kolonel Korps Marinir Anton T. Semelroth.