Jokowi Sebut Vladimir Putin Akan Hadiri G20 di Bali, Kedubes Rusia Belum Pastikan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebut Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan datang ke G20 Summit di Bali. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam wawancara bersama Bloomberg.

Namun, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal itu. 

"Pada saat ini, saya tidak punya informasi terkait topik ini," ujar juru bicara Kedubes Rusia kepada Liputan6.com, Jumat (19/8/2022).

Pihak Kedubes Rusia menyebut baru-baru ini Presiden Jokowi dan Presiden Putin telah melakukan pembicaraan. Keduanya membahas hubungan bilateral dan Presiden Putin juga tak lupa memberi ucapan selamat HUT ke-77 RI.

Isu G20 juga disebut sempat disinggung, akan tetapi tidak ada komitmen mengenai kedatangan Presiden Vladimir Putin. 

Media pemerintah Rusia, TASS, mengutip pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden Putin akan datang ke G20. Namun tidak ada konfirmasi dari pihak pemerintah Rusia.

Tak hanya itu, media Rusia itu menyebut Kementerian Luar Negeri China menolak berkomentar.

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk RI Lyudmila Vorobieva berkata Presiden Putin berniat untuk datang. Meski demikian, Dubes Rusia menolak memberikan konfirmasi apakah Presiden Putin memang akan hadir langsung ke Bali. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berkata tidak akan hadir apabila negaranya masih dalam keadaan berperang. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat memiliki peran strategis di kancah global. Setelah memegang Presidensi G20, dia menyatakan bahwa MPR juga akan mengikuti semangat tersebut dengan upaya merintis Majelis Permusyawatayan Rakyat Dunia.

"Suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, serta berpegang teguh pada prinsip Dasa Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri Indonesia, perlu terus mengonsolidasi dukungan negara-negara di kawasan, untuk menyerukan solusi perdamaian permanen, dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer," tutur Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022 di Gedung MPR DPR, Jakarta, Selasa (16/8). 

Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi, untuk mencapai kerjasama strategis,serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G20. Tema 'Recover Together, Recover Stronger' tentu merupakan bukti komitmen Indonesia, untuk membawa dunia yang lebih inklusif, dan segera bangkit bersama-sama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Kita mendoakan, KTT G-20 berjalan lancar dan sukses. Kita tentunya berkeinginan, kepemimpinan Indonesia di G-20 tahun ini, kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia. Dengan semangat yang sama, MPR tengah merintis pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap reputasi global Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR 2022. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi berkata Indonesia berada di puncak kepemimpinan global. 

Beberapa hal yang disorot Presiden Jokowi adalah upaya mendamaikan Rusia-Ukraina, hingga menjadi Tuan Rumah G20. Presiden Jokowi berkata bahwa situasi geopolitik dunia sedang panas, namun Indonesia dipercaya oleh pihak Rusia maupun Ukraina.  

"Indonesia diterima Rusia dan diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian," ujar Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8). 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyorot bahwa Indonesia dipercaya PBB sebagai "champion" dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis pangan, energi, maupun keuangan.

Tak lupa, Presiden Jokowi membahas G20. Ia mengingatkan bahwa G20 terdiri atas negara-negara dengan ekonomi terbesar, sehingga presidensi Indonesia membawa makna yang kuat. 

"Dan tahun ini kita menjadi presiden G20. Organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia, dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untu membangun kerja sama-kerja sama internasional," terang Presiden Jokowi. 

Posisi yang dimiliki Indonesia juga dinilai bisa memperkuat kerja sama internasional. Presiden Jokowi pun berkata kepercayaan internasional sudah dirasakan di dalam negeri, sebab sudah 52 persen investasi yang kini berada di luar Pulau Jawa.

"Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi tumbuh merat. Menuju pembangunan yang Indonesia-sentris," kata Presiden Jokowi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi misi perdamaian Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas perang Ukraina-Rusia. Dia pun mengingatkan adanya ancaman global yang mesti diwaspadai.

Hal ini disampaikan Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR 2022 yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). 

"Kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase initerganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," tutur Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sikap kenegarawanan Jokowi kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi," jelas dia.

Ketua MPR mengutip riset Badan Pengungsi PBB, UNHCR, bahwa dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sudah sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negaranya.