Menlu Retno Diskusi Soal Ekspor Gandum dari Rusia dengan PBB, Harga Bahan Pangan Bakal Membaik?

Menlu Retno melakukan diskusi terkait sejumlah isu ekspor dan kemanusiaan dengan PBB.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 20 Sep 2022, 17:31 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2022, 17:31 WIB
Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency (Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan). (Dok: Kemlu RI)
Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency (Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan). (Dok: Kemlu RI)

Liputan6.com, New York - Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan  dengan Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency (Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan).

Pertemuan tersebut antara lain membahas implementasi “Black Sea Initiative" (BSI) dan perkembangan di Myanmar.

Dikutip dari portal resmi Kemlu, Selasa (20/9/2022), Menlu Retno dan UNSG Martin Griffiths kembali menekankan pentingnya implementasi BSI, terutama untuk membantu negara berkembang dalam mengamankan pasokan pangan dan pupuk untuk rakyatnya. UNSG Griffiths menyampaikan beberapa update terkait ekspor gandum yang telah berhasil diekspor dari Rusia.

Komunikasi Menlu Retno dengan UNSG Griffiths secara reguler dilakukan dari sejak awal dampak pangan dirasakan akibat terjadinya perang di Ukraina.

Komunikasi intensif juga dilakukan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow pada akhir Juni lalu. Dalam pembicaraan, Menlu Retno tekankan pentingnya ekspor pangan dari Ukraina, dan gandum serta pupuk dari Rusia, agar dapat mencapai negara-negara berkembang.

Selain membahas implementasi BSI, Menlu Retno dan UNSG Griffiths juga membahas mengenai bantuan kemanusiaan di Myanmar.

Keduanya sepakat bahwa bantuan kemanusiaan penting dipastikan diterima oleh semua rakyat Myanmar yang memerlukannya, tanpa diskriminasi. Keduanya juga sepakat untuk melakukan sinergi mengenai bantuan kemanusiaan dari ASEAN dan PBB kepada Myanmar. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Mengenai Afghanistan, keduanya membahas mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan yang tidak membaik.

UNSG pun menyambut baik peran Indonesia dalam memajukan komunikasi dengan ulama di Afghanistan dan mendorong pemajuan hak Pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Menlu Retno Juga Temui Sekjen PBB

Menlu Retno Marsudi dan Sekjen PBB Antonio Gutteres dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Minggu (18/9/2022). (Dok: Kemlu RI)
Menlu Retno Marsudi dan Sekjen PBB Antonio Gutteres dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Minggu (18/9/2022). (Dok: Kemlu RI)

Selain itu, Menlu Retno Marsudi juga telah melakukan pertemuan  dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pertemuan dengan Sekjen PBB membahas berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama, termasuk Presidensi Indonesia di G20.

Menlu RI menjelaskan mengenai persiapan KTT G20 di Bali 15-16 November 2022. Menlu RI sampaikan apresiasi atas konfirmasi kehadiran Sekjen PBB di KTT G20 nanti. Menlu Retno juga sampaikan mengenai pentingnya KTT G20 dapat menghasilkan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi dunia.

Selain itu, Menlu RI juga melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan Myanmar. Keduanya memiliki keprihatinan dan kekecewaan yang sama terhadap Junta Militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk 5 Point of Consensus (5PC) yang telah dimandatkan oleh Pemimpin ASEAN, April 2021.

Sekjen PBB pun menyampaikan kembali dukungannya terhadap 5PC ASEAN. Komunikasi dan koordinasi Indonesia dengan PBB akan semakin intensif mengingat Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.


Ekspor Gandum

Biji Gandum
Ilustrasi Biji Gandum Credit: pexels.com/Sony

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Champions dari GCRG, telah menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan dari PBB tersebut dengan mengunjungi Ukraina (29/06/2022) dan Rusia (30/6/2022) untuk bertemu dengan kedua Pemimpin Negara dimaksud, sebagai misi perdamaian.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed kembali menggarisbawahi perlunya melancarkan arus perdagangan komoditas, menghilangkan pembatasan ekspor terkait komoditas pertanian, dan mengintegrasikan kembali pangan Ukraina, serta pupuk dan pangan Rusia pada pasar global.

“Telah diperoleh kemajuan mengatasi krisis pangan, dengan prioritas mengembalikan ekspor bahan pangan dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat. Penandatanganan Inisiatif Laut Hitam dapat dijadikan alternatif mekanisme mengintegrasikan kembali biji-bijian dan bahan makanan lainnya dengan transportasi aman melalui Laut Hitam ke pasar global,” kata Deputi Sekjen PBB Amina.


Langkah Konkret

Manfaat Tepung Gandum
Ilustrasi tepung gandum/credit: unsplash.com/Immo

Lebih lanjut, Deputi Sekjen PBB menyampaikan, Brief No. 3 GCRG akan dirilis dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menyampaikan analisa dampak dari krisis energi.

Dengan adanya tiga laporan dampak krisis yang komprehensif tersebut, Deputi Sekjen PBB berharap bahwa GCRG dapat mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut dalam mengatasi krisis multidimensi global saat ini.

Kemudian Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs PBB Martin Griffiths, menyampaikan perkembangan terbaru dari Black Sea Grain Initiatives. Inisiatif tersebut dikoordinasikan PBB dengan Turki sebagai host country untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam di tengah konflik.

“Pada 22 Juli 2022, Ukraina dan Rusia telah menandatangani kesepakatan bersama yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Sejak penandatanganan perjanjian, telah terjadi dua kali serangan di Pelabuhan Odessa, Ukraina. Sebagai bentuk implementasi inisiatif lebih lanjut, telah dibentuk Joint Coordination Center (JCC) di Istanbul, Turki, pada hari ini (27/07). JCC dikelola oleh pejabat senior PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina," kata Griffiths.

Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya