Menlu Era SBY, Marty Natalegawa Respons Rencana Jokowi Kirim Jenderal TNI ke Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo membuat rencana terobosan untuk mengirim jenderal TNI ke Myanmar. Jenderal itu akan ditugaskan Jokowi untuk berdialog dengan junta militer yang sedang berkuasa di Myanmar sejak kudeta pada 2021.

Para pakar hubungan internasional menyambut baik rencana tersebut sebagai bagian dari proses mendamaikan situasi Myanmar. Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa berkata rencana Presiden Jokowi merupakan bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan yang kompleks di Myanmar.

"Upaya seperti ini sifatnya suatu proses, bukan suatu peristiwa. Jadi sesuatu yang harus terus diupayakan secara terus-menerus, secara dengan penuh kesinambungan," ujar Marty Natalegawa di acara Simposium Perayaan 50 Tahun Hubungan Diplomatik ASEAN-Jepang, Jakarta, Senin (13/2/2023).

"Upaya yang seperti diumumkan beliau tentunya sangat mungkin salah satu bagian upaya proses," jelas Marty, "karena ini suatu permasalahan yang kompleks yang tentunya tidak bisa diselesaikan sangat cepat, tapi memerlukan yang tadi itu pendekatan yang terus-menerus dan menyeluruh."

Pakar hubungan internasional Thitinan Pongsudhirak dari Thailand juga menyambut baik rencana Presiden Jokowi. Ia menilai pengiriman jenderal TNI bisa saja menjadi solusi, sehingga dapat dicoba saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023.

Pongsudhirak yang merupakan profesor di Institute of Security and International Studies di Thailand berkata situasi di Myanmar telah bersifat intractable atau susah diatasi. 

"Situasinya sangat sulit. Bukan ide buruk untuk mencoba sesuatu. Mengirimkan jenderal pada awal keketuaan (ASEAN) bisa dicoba," ujarnya kepada Liputan6.com. 

"Jika mengirim jenderal berhasil, bagus. Jika tidak, coba hal lain," pungkasnya.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan siap mengirimkan Jenderal militer untuk ambil bagian dalam proses meredam konflik geopolitik di Myanmar. 

Pernyataan Panglima ini merespons ucapan Presiden Jokowi yang meminta agar TNI ikut berkontribusi dalam perdamaian di Myanmar.  

Meski belum disampaikan langsung oleh Jokowi. Namun, Yudo telah mengetahui dan menyiapkan jenderal yang mampu berbicara dengan para pemimpin Junta Militer Myanmar. 

"Kita sudah dengar itu, tentunya kita siapkan jenderal yang mampu untuk diplomasi maupun untuk berbicara di sana, untuk ikut membantu mengatasi itu," kata Yudo usai Rapim TNI, di Jakarta, Kamis (9/2).

Persiapan rencana pengiriman jenderal militer untuk berdialog ke Myanmar, kata Yudo, masih dalam proses koordinasi dengan Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin).

"Ini masih kita koordinasi dengan Pusat Kerja Sama Internasional, Puskersin kita. Yang diminta apa, kita siapkan, yang purna kita juga ada, yang masih aktif juga ada," ujarnya.

Namun bila ditanya siapa sosok jenderal yang tepat mewakili Indonesia untuk berdialog dengan Junta Militer di Myanmar, Yudo menyarankan lebih baik jenderal yang masih aktif. 

"Lebih bagus tentunya yang masih aktif," tuturnya.

Sebelumnya dilaporkan, Kementerian Luar Negeri RI mengungkap bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lengkap terkait wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengirim jenderal ke Myanmar. Rencana itu dicetuskan Jokowi untuk membantu situasi di Myanmar.

Namun, isu itu tidak dijadikan sorotan di pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 3-4 Februari 2023 yang baru selesai digelar di Jakarta. 

Pejabat tinggi Kemlu RI berkata masih belum tahu siapa nama jenderal tersebut, atau apakah jenderal yang akan dikirim adalah purnawirawan atau bukan. Staf Khusus Menlu RI, Ngurah Swajaya, berjanji akan mengungkap nama jenderal tersebut apabila sudah ada informasi lengkap. 

"Terkait nama, saya jujur saja belum ini lagi ... when the time comes you will know," ujar Ngurah Swajaya saat konferensi pers di Sekretariat ASEAN, Sabtu (4/2).

Ketika ditanya apakah jenderal itu akan bertugas terpisah dengan Office of the Special Envoy, Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa kantor utusan khusus tersebut akan tetap memiliki wewenang utama. 

"Semua akan berada di kantor Office of the Special Envoy," tegasnya.