Amerika Serikat Umumkan Lebih Banyak Sanksi Terhadap Junta Myanmar, Sebut Negara Gagal di ASEAN

Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan, sanksi itu akan mempersulit junta Myanmar untuk menghasilkan pendapatan guna membeli senjata.

oleh Alycia Catelyn diperbarui 23 Mar 2023, 15:03 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2023, 15:03 WIB
Pengunjuk Rasa Kembali Turun ke Jalan Protes Kudeta Militer Myanmar
Pengunjuk rasa memberi hormat tiga jari selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon (3/6/2021). Pasukan keamanan telah membunuh 840 orang sejak kudeta, menurut angka dari aktivis yang dikutip oleh PBB. Junta mengatakan sekitar 300 orang telah tewas. (AFP/STR)

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap junta militer Myanmar dalam beberapa hari mendatang, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri pada Rabu, 22 Maret 2023.

Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan, sanksi itu akan mempersulit junta Myanmar untuk menghasilkan pendapatan guna membeli senjata.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan tekanan pada junta dan mempersulit mereka untuk menghasilkan pendapatan, yang mendorong mesin perangnya," kata Chollet, dilansir dari Channel News Asia, Kamis (23/3/2023).

Ia kemudian menambahkan bahwa Myanmar "sedang menuju negara gagal di jantung Asia Tenggara".

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih pada 2021 dan sejak itu memimpin penumpasan perbedaan pendapat, menjebak negara dalam kekacauan.

AS dan negara-negara Barat lainnya telah mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan anggota junta, lembaga pemerintah militer, dan perusahaan yang dikelola militer, yang berusaha mengekang kemampuan mereka untuk mengumpulkan uang.

Hingga saat ini, AS telah menjatuhkan sanksi terhadap 80 orang dan lebih dari 30 entitas di Myanmar, ungkap Chollet.

Chollet mengatakan bahwa untuk melihat solusi konflik Myanmar, Rusia harus berhenti memasok peralatan militer ke junta.

"Salah satu cara yang bisa terjadi adalah jika junta tidak lagi dapat mengimpor senjata dan kami akan membuat langkah yang sangat besar ke arah itu jika Rusia berhenti memasok senjata ke Myanmar," ucapnya.

Chollet meminta Asosiation of South East Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara untuk mengecualikan perwakilan politik dari penguasa militer Myanmar di semua pertemuannya.

"Rezim perlu memahami sepenuhnya bahwa selama itu terus menuntut kampanye brutal terhadap rakyat mereka sendiri, mereka akan menanggung akibatnya, dan itu akan mencakup isolasi lebih lanjut dalam komunitas internasional."

ASEAN saat ini melarang para pemimpin junta dari pertemuan tingkat tinggi, tetapi menolak untuk menjatuhkan sanksi dan mengesampingkan pengusiran Myanmar dari blok regional beranggotakan 10 negara itu.

Warga Myanmar Dipaksa Ikut Milisi Melalui Undian

Bendera Myanmar. (Unsplash/ugurhan)
Bendera Myanmar. (Unsplash/ugurhan)

Myanmar masih di tengah junta militer. Warga di sejumlah desa di Myanmar mendapatkan "kejutan" berupa undian untuk dipaksa masuk kelompok milisi yang bertempur melawan pemerintah.

Acara lucky draw tersebut digelar Pyu Saw Htee, kelompok milisi, tetapi mereka membela junta militer. Kelompok itu bertempur melawan Pasukan Pertahanan Rakyat (People's Defense Force) yang melawan junta militer, serta para milisi lainnya. 

Menurut laporan Radio Free Asia (RFA), Jumat (17/3/2023), para peserta undian disuruh berkumpul kemudian undian dilakukan. Mereka juga dikelilingi para tentara milisi di undian tersebut. 

Pyu Saw Htee didirikan oleh junta militer untuk melawan pihak-pihak yang tak menurut kepada rezim mereka.

"Mereka memaksa kami bergabung ke milisi Pyu Saw Htee," ujar seorang warga di Kyun Hla, daerah Sagaing utara.

"Mereka bilang jika ada dari kita yang ingin bergabung akan disambut, tetapi jika tidak ada yang mau bergabung, mereka akan menggelar undian dan mereka yang menang harus bergabung ke latihan mereka, sementara yang tidak menang harus membayar," ujar laki-laki yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Baca selebihnya di sini...

Jokowi dan PM Singapura Dorong Myanmar Implentasikan 5 Poin Konsensus untuk Tangani Krisis

Presiden Jokowi Disambut Langsung PM Lee di Istana Kepresidenan Singapura
Suasana keakraban tampak saat kedua pemimpin negara bertetangga itu bertemu. (EDGAR SU/POOL/AFP)

Tidak hanya AS yang memberikan sanksi kepada Myanmar, tetapi Presiden Republik Indonesia Jokowi turut berpartisipasi untuk membantu menangani krisis di Myanmar.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN akan terus mendorong implementasi lima poin konsensus. Menurutnya, Indonesia melibatkan semua pihak agar dialog nasional yang inklusif dapat tercapai.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama usai bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, Kamis (16/3/2023).

"Terkait Myanmar, sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan mendorong langkah maju implementasi 5 point concessus dan melakukan enggagement dengan semua pihak untuk membuka jalan dilakukannya dialog nasional yang inklusif," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/3/2023).

Ia juga menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan di Myanmar. Jokowi juga memastikan soal bantuan kemanusiaan dari ASEAN untuk membantu krisis di Myanmar.

"Kemudian menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan, serta memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan," tuturnya.

Jokowi dan PM Lee juga saling bertukar pandangan terkait isu kawasan, khususnya keketuaan Indonesia di ASEAN. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.

Baca selebihnya di sini...

Junta Militer Myanmar Bantah Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Massal di Biara Desa Nam Nein

Potret Polisi Myanmar Pukuli Pengunjuk Rasa
Tentara dan polisi berkumpul di jalan ketika pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon (6/3/2021). (AFP Photo)

Baru-baru ini, junta militer Myanmar membantah laporan pembunuhan massal baru warga sipil oleh pasukannya. Mereka justru menyalahkan kelompok pro-demokrasi atas kematian lebih dari 20 orang, termasuk tiga biksu Buddha dan seorang perempuan.

Anggota kelompok perlawanan bersenjata yang menentang junta militer mengungkapkan temuan 22 (sebelumnya dilaporkan 28) jenazah di kompleks biara Buddha di Desa Nam Nein, Negara Bagian Shan, pada Sabtu (11/3/2023) malam. Mereka menyalahkan militer atas kematian itu.

Tidak ada saksi independen yang muncul. Pembatasan ketat junta militer pada perjalanan dan informasi membuat hampir tidak mungkin memverifikasi rincian tragedi semacam itu.

Juru bicara junta militer Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengatakan bahwa kekerasan diprakarsai oleh pasukan perlawanan yang menyergap pasukan tentara dan anggota pasukan milisi terkait dan kemudian memasuki desa tempat pertempuran berlanjut.

Ia menggambarkan pasukan perlawanan, Partai Progresif Nasional Karenni, milisi etnis minoritas yang memerangi tentara, dan sekutunya Pasukan Pertahanan Nasionalitas Karenni serta Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sebagai kelompok teroris yang telah mengancam daerah tersebut sejak awal bulan ini.

Karenni telah berjuang selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar, sementara Pasukan Pertahanan Rakyat dibentuk oleh gerakan pro-demokrasi setelah kudeta militer tahun 2021. Mereka bersekutu dengan sejumlah kelompok, termasuk Karenni.

 

Baca selebihnya di sini...

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya